Padang, Padangkita.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal.
Bertemakan "Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Penunjang Program Pemulihan Ekonomi Daerah", acara berlangsung di Grand Basko Hotel, Kota Padang, Kamis (27/1/2022).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Razilu mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi pelaku usaha agar mendaftarkan kekayaan intelektual mereka, baik merek, hak cipta, industri, maupun paten.
"Sebenarnya, Sumbar termasuk bagus. Ada 3.000-an permohonan kekayaan intelektual pada 2021. Harapannya, pada tahun ini bisa meningkat," ujarnya saat ditemui wartawan usai acara tersebut.
Dia menuturkan, pihaknya mendorong agar kekayaan intelektual di Sumbar bisa meningkat. Apalagi pemerintah telah menetapkan tahun ini adalah tahun hak cipta.
Dengan meningkatnya jumlah pengajuan kekayaan intelektual ke Kemenkumham, diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Makanya kami mengadakan webinar setiap bulan berkaitan dengan hak cipta. Pada Januari ini saja pesertanya sudah lebih dari seribu orang. Diharapkan pada bulan mendatang bisa meningkat," ungkap Razilu.
"Kemudian, pada 2022, kami juga memiliki beberapa program untuk peringatan kekayaan intelektual sedunia seperti bakti sosial, seminar Kemenkumham, webinar hak cipta, dan sebagainya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya mengapresiasi kedatangan Razilu ke Sumbar.
"Pada 2020, ada 2.600-an permohonan kekayaan intelektual di Sumbar. Kemudian meningkat pada 2021 menjadi 3.480 permohonan kekayaan intelektual. Pada tahun ini, permohonan kekayaan intelektual diharapkan bisa mencapai 10.000. Tentunya perlu dukungan pihak terkait," terangnya.
Baca Juga: Soal WN Nigeria Ditahan di Lapas Pariaman, Ini yang Dilakukan Kemenkumham Sumbar
Pada acara tersebut, juga dilakukan penyerahan 41 sertifikat kekayaan intelektual. Rinciannya, 4 pencatatan kekayaan intelektual komunal, 3 pencatatan hak cipta, dan 34 sertifikat merek dagang. [fru]
