Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam melindungi ekosistem ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas, sekaligus menjadi motor penggerak bagi Kota Padang yang tengah berjuang menjadi nominator Kota Kreatif Dunia UNESCO di bidang gastronomi.

Iklan

Komitmen tersebut menjadi sorotan utama dalam acara Layanan Diseminasi Komunikasi Masyarakat Bidang Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan di Asrama Haji Padang pada Jumat (3/7/2026).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa sektor UMKM memiliki peran sangat vital karena menyumbang 60 persen dari total pendapatan daerah, di mana 40 persen dari angka tersebut ditopang oleh sektor kuliner. Saat ini, bersama pemerintah pusat, Pemko Padang tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan pengajuan diri ke UNESCO.

Iklan

“Kita sedang berkompetisi dengan waktu. Banyak produk kita di luar sana, seperti rendang dan lainnya, yang tidak dihasilkan langsung dari Padang. Jika ingin UMKM Padang naik kelas, diperlukan proteksi hukum (HAKI). Dengan begitu, Padang memiliki produk unggulan dan branding yang kuat untuk jangka panjang,” ujar Fadly Amran.

Sebagai bagian dari persiapan menuju kota gastronomi dunia, Pemko Padang berencana menggelar pameran produk unggulan UMKM yang akan menjadi primadona pada perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang mendatang. Eksebisi ini akan dikawal langsung oleh Dewan Kuliner guna memastikan kualitas dan keaslian produk yang ditampilkan.

Langkah akselerasi Pemko Padang ini mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe, memberikan apresiasi atas konsistensi Wali Kota Padang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta mengedukasi masyarakat terkait pentingnya manajemen HAKI.

“Potensi luar biasa yang kita miliki jangan sampai diklaim oleh pihak lain hanya karena tidak adanya perlindungan hukum. HAKI bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap kreativitas. Kami di DPR RI akan terus mendorong agar cita-cita Padang menjadi kota gastronomi dunia bidang kuliner segera terwujud,” tegas Shadiq.

Iklan

Dari sudut pandang legalitas, perlindungan merek dan hak cipta memang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Desmainar.

“Kami mengapresiasi konsistensi Wali Kota Padang dalam memfasilitasi pelaku UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif. Dengan komitmen ini, kita optimis Kota Padang tidak hanya dikenal dengan perdagangannya, tetapi juga mampu melahirkan kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi di tingkat nasional maupun internasional,” papar Desmainar.

Di sisi lain, pentingnya HAKI juga didorong oleh tantangan era digital saat ini. Tokoh masyarakat yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Publik Kota Padang, Syamsurizal, mengingatkan bahwa kehadiran kecerdasan buatan (AI) perlahan mulai mengancam dan menggerus kreativitas para kreator lokal.

Baca Juga: Cara Mendaftarkan HAKI makin Mudah, Mahyeldi Minta Pemkab-Pemko Memfasilitasi

Oleh karena itu, kegiatan diseminasi ini menjadi benteng pertahanan informasi dan hukum yang sangat dibutuhkan untuk memastikan karya masyarakat Padang tetap terlindungi. [*/hdp]