Padang, Padangkita.com - Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand, Dokter Andani Eka Putra memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Saran tersebut yaitu Pemprov Sumbar perlu melakukan rapat rutin logistik termasuk oksigen. Jika perlu, rapat tersebut digelar tiap tiga hari.
"Jangan berpikir jangka pendek untuk logistik ini. Berpikir jangka panjanglah, minimal satu bulan ke depan. Jangan menunggu laporan rumah sakit. Jika rumah sakit tidak serius mengisi sistem informasi kesehatan, tegas saja untuk memberikan sanksi," ujarnya dalam grup Whatsapp Kawal Covid-19 Sumbar, Jumat (13/8/2021).
Dia menuturkan pemerintah perlu menentukan kebutuhan oksigen mingguan per provinsi, per kabupaten dan per RS, serta berapa rerata kasus aktif atau minimal kasus dirawat. Data tersebut dinilai penting untuk menjamin mitigasi oksigen di Sumbar.
"Buat proyeksi kebutuhan dengan pergerakan kasus aktif atau kasus dirawat. Hati-hati, karena perhitungan kasus aktif sering bermasalah. Gunakan data real provinsi dari data lab. Jangan data NAR, karena kepatuhan pengisian NAR masih belum baik," sampai Andani.
Dia juga menyarankan Pemprov untuk membuat bilik kecil dengan tokoh Sumbar, baik yang berada di kampung atau di luar, yang dipimpin oleh kepala daerah. Agendanya bagaimana kebutuhan oksigen yang dirancang bisa masuk ke Sumbar dari produsen.
“DKI Jakarta sudah mulai berkurang kebutuhannya sehingga nego langsung dengan produsen menjadi mungkin. Lobi politik penting di sini,” jelasnya.
Kemudian, Andani menyarankan Pemprov untuk tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), baik diminta atau tidak.
Menurutnya, koordinasi Pemprov dengan Kemenkes dinyatakan berhasil apabila tidak ada rumah sakit yang menolak pasien karena oksigen habis atau karena oksigen terbatas.
“Saya juga ingatkan kawan-kawan Dinkes, saat ini banyak pasien tidak bisa masuk rumah sakit karena penuh, khususnya ruang intensif,” ungkapnya.
Andani meminta agar keterbatasan sumber daya manusia tenaga kesehatan tidak dijadikan alasan terkendalanya penanganan Covid-19 karena sudah ada insentif dari setiap pasien yang dirawat.
“Kalau proses pencairan lambat bikin MoU dan untuk biaya rumah sakit bisa pakai dana bank,” ujar Andani.
Dia pun berharap agar semua pihak bersatu dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19 ini.
“Satu yang pasti tenaga kesehatan tidak diprogram menolak pasien. Ini terjadi alasan tempat tidur full dan oksigen kosong. Kasihan masyarakat meninggal di rumah karena tidak dapat penanganan di rumah,” terangnya.
Baca Juga: Kabar Baik, Tambahan Pasien Covid-19 yang Sembuh di Sumbar Jauh Lebih Banyak Dibanding Kasus Harian
Lebih lanjut, Andani juga menyarankan Pemprov untuk mencari tahu permasalahan sebenarnya dari laporan tentang adanya warga yang wafat di luar rumah sakit. Hal tersebut karena kematian adalah data real dan paling jelas sebagai dampak pandemi. [fru]
