Padang, Padangkita.com - Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan bahwa Provinsi Sumbar merupakan salah satu daerah yang cukup kondusif dan aman dari berbagai macam konflik sosial.
Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang selalu memelihara tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Sikap ramah tamah yang ditunjukkan oleh masyarakat Sumbar menunjukkan keterbukaan terhadap pengaruh dan budaya yang berkembang seiring perkembangan zaman, inilah salah satu tolok ukur terpeliharanya situasi yang aman dan tentram di provinsi ini,” katanya saat bersilaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Ormas di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar, Senin (21/12/2020).
Selain itu, situasi aman dan kondusif di Sumbar tidak lepas dari peran semua pihak, diantaranya Forkopimda, stakeholder terkait, TNI dan Polri yang selalu mendeteksi dan mereduksi segala potensi kerawanan khususnya potensi kerawanan yang bermuatan SARA.
Lebih lanjut Kapolda menjelaskan, sensitifitas SARA dalam kehidupan bermasyarakat dapat berimplikasi negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana bangsa ini dibangun dari keberagaman suku, adat istiadat, agama dan ras yang terbungkus erat dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menambahkan, keberagaman budaya dan suku di Sumatra Barat menurutnya tidak terlepas dari akulturasi budaya yang ada di provinsi ini.
Di beberapa kabupaten seperti Dharmasraya, Pasaman Barat, Pasaman Timur dan Pesisir Selatan memiliki heterogenisme budaya dan agama yang berasal dari masyarakat Batak dan Jawa, hal ini memungkinkan terjadinya perselisihan dengan budaya yang ada di tanah Minang ini.
Sumatra Barat sebagai daerah dengan penduduk yang dikenal kuat mengamalkan agama islam dan memiliki adat istiadat dengan falsafah, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan ibadah bagi warganya yang berbeda agama, mulai dari kebebasan memeluk agama, menjalankan ibadah dan pemeliharaan hubungan dalam masyarakat.
Kemudian, Pemerintah Daerah juga dapat melibatkan stakeholder terkait seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang sebagai wadah musyawarah penyelesaian potensi konflik sosial di daerah.
Baca juga: Pantau Sejumlah TPS di Padang, Kapolda Sumbar Minta Semua Calon Terima Hasil Pilkada
Di hadapan undangan yang hadir, Kapolda menerangkan bahwa beberapa hari ke depan akan ada pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru, maka peran serta seluruh stakeholder dalam memelihara toleransi antar umat beragama sangatlah penting.
“Kita berharap dalam perayaan tersebut tidak ada permasalahan yang timbul sehingga menciderai Kebhinekaan yang telah kita pedomani bersama sebagai landasan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya. [*/abe]
