Kapal Pukat Harimau dari Luar Sumbar Merajalela di Air Bangis, Wagub Vasko Janji Tindak Tegas

Kapal Pukat Harimau dari Luar Sumbar Merajalela di Air Bangis, Wagub Vasko Janji Tindak Tegas

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy bersama aparat penegak hukum melihat langsung aktivitas penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau di perairan Air Bangis, Pasaman Barat (Pasbar). [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Simpang Empat, Padangkita.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan nelayan tradisional.

Kunjungan kerja ke kawasan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menjadi momentum penting bagi Vasko untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi para nelayan lokal.

"Kami tidak akan diam. Kita harus lindungi wilayah nelayan tradisional dari nelayan nakal perusak alam," tegas Vasko saat berdialog dengan masyarakat pesisir Nagari Aia Bangih, Pasaman Barat (Pasbar) baru-baru ini.

Kunjungan Vasko ke Air Bangis merupakan bentuk respons langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terhadap keresahan yang dirasakan masyarakat nelayan setempat.

Berdasarkan informasi yang diterima Vasko, praktik penangkapan ikan menggunakan pukat harimau oleh kapal-kapal dari luar Sumbar semakin merajalela dan berdampak buruk terhadap ekosistem laut di perairan Air Bangis.

Kondisi tersebut jelas sangat merugikan nelayan tradisional setempat yang hanya mengandalkan alat tangkap sederhana untuk penghidupan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Vasko secara proaktif menggali informasi dari para nelayan lokal mengenai intensitas kemunculan kapal-kapal dengan alat tangkap ilegal.

Nelayan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut berlangsung hampir setiap hari, meskipun belakangan mengalami sedikit penurunan setelah adanya penindakan oleh aparat penegak hukum.

"Saya mendapatkan laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penggunaan alat tangkap ilegal. Masih banyak sekali nelayan yang berasal dari luar Sumbar melakukan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, yaitu menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Hal ini tidak bisa dibiarkan," tegas Vasko.

Dampak dari praktik penangkapan ikan ilegal ini sangat kompleks. Selain merusak biota laut, juga secara langsung memiskinkan nelayan lokal yang mengandalkan cara-cara tradisional dan ramah lingkungan.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir di masa depan. Menanggapi situasi tersebut, Vasko telah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar untuk segera mengambil tindakan tegas.

"Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera menindaklanjuti hal ini. Kita tangkap agar tidak ada lagi nelayan-nelayan dari luar Sumatera Barat yang melakukan tindak kejahatan seperti ini," tegasnya.

Pemprov Sumbar dalam hala ini tentu saja tidak bergerak sendiri, khususnya dalam upaya penegakan hukum. Vasko menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.

"Alhamdulillah, kita sudah dibantu juga dengan seluruh jajaran dari Polda Sumbar untuk bisa berkoordinasi melakukan penangkapan ini," kata Vasko.

Baca juga: Langkah Wagub Vasko Dongkrak Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sumbar

Langkah-langkah strategis diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku penangkapan ikan ilegal sekaligus menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap kepentingan nelayan tradisional di Sumatera Barat.

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum demi terjaganya ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti di Air Bangis ini," tuturnya. [*/pkt]

Baca Juga

Vasko Bicara Langsung ke Menteri Dikti Saintek, Tawarkan 3 Lokasi Sekolah Garuda di Sumbar
Vasko Bicara Langsung ke Menteri Dikti Saintek, Tawarkan 3 Lokasi Sekolah Garuda di Sumbar
Bank Nagari Raih 2 Penghargaan Bergengsi The Best Regional Champion 2025
Bank Nagari Raih 2 Penghargaan Bergengsi The Best Regional Champion 2025
Pembangunan Kantor MUI Sumbar Resmi Dimulai, 5 Lantai dengan Anggaran Rp24 Miliar dari APBD
Pembangunan Kantor MUI Sumbar Resmi Dimulai, 5 Lantai dengan Anggaran Rp24 Miliar dari APBD
Ketahanan Pangan Butuh Aksi Nyata, Bangun Kolaborasi dengan Swasta dan Akademisi
Ketahanan Pangan Butuh Aksi Nyata, Bangun Kolaborasi dengan Swasta dan Akademisi
Gubernur Mahyeldi Ingin Investasi Panas Bumi Pasaman seperti Solsel: Bangun Fasilitas Publik
Gubernur Mahyeldi Ingin Investasi Panas Bumi Pasaman seperti Solsel: Bangun Fasilitas Publik
40 Tahun FT Unand, Wagub Vasko: Jadikan Hasil Riset sebagai Solusi Nyata bagi Sumbar
40 Tahun FT Unand, Wagub Vasko: Jadikan Hasil Riset sebagai Solusi Nyata bagi Sumbar