Payakumbuh, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh bakal memotong gaji ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) mulai tahun anggaran 2021 mendatang. Namun, rencana itu langsung dapat penolakan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Payakumbuh.
"Kami menolak kebijakan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Payakumbuh mulai tahun anggaran 2021 mendatang. Penolakan ini sudah kami sampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Perda APBD Payakumbuh tahun 2021," kata Ketua DPD Partai Golkar Payakumbuh, Yendri Bodra Datuak Parmato Alam kepada wartawan, Rabu (24/11/2020).
Yendri mengatakan, total THL Pemko Payakumbuh yang akan mengalami pemotongan gaji pada tahun 2021 mendatang mencapai 1.435 orang. Sebagian dari mereka sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan. Mereka juga mengalami dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Pandemi Covid-19 sangat dirasakan dampak sosial ekonominya bagi kehidupan rumah tangga para THL. Seharusnya, Pemko Payakumbuh berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan sebaliknya (memangkas gaji di tengah pandemi)," kata Yendri.
Ketua DPRD Payakumbuh periode 2014-2019 dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Payakumbuh periode 2019-2024 ini membandingkan kebijakan Pemko Payakumbuh dengan kebijakan pemerintah pusat. Terutama kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.
"Dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pusat meningkatkan belanja konsumsi masyarakat melalui Bantuan Dana Stimulus. Seperti, Bantuan Langsung Tunai bagi tenaga kerja, usaha mikro kecil dan lain-lain. Kenapa Pemko Payakumbuh tidak menjiwai kebijakan pemerintah pusat terhadap pemulihan ekonomi," ujar Yendri mempertanyakan.
Dia menyebut, pemotongan gaji THL Pemko Payakumbuh mulai tahun anggaran 2021 mendatang, sangat besar akibatnya terhadap kehidupan THL di segala lini. Sebab itu, dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2021, Fraksi Golkar menyarankan pemerintah daerah, untuk memilah proyek yang tidak dalam skala prioritas.
"Kalau itu dilaksanakan dampaknya jauh lebih kecil atau tidak berdampak apa-apa pada tahun anggaran berjalan. Namun, saran Fraksi Partai Golkar belum terwujud. Makanya, dalam pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2021, kami tegaskan, Fraksi Golkar menerima Ranperda ini disahkan menjadi Perda. Dengan catatan, Fraksi Partai Golkar menolak pemotongan gaji THL," kata Yendri.
Sementara itu, Pemko Payakumbuh berdalih, pemangkasan gaji THL ini terpaksa dilakukan karena berkurangnya jumlah DAU (Dana Alokasi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah) yang akan diterima Pemko Payakumbuh dari pemerintah pusat pada tahun 2021 mendatang. Sehingga, Pemko Payakumbuh terpaksa memangkas seluruh yang terkait dengan belanja pegawai.
Dalam siaran pers yang dirilis Diskominfo Payakumbuh beberapa waktu lalu, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menjelaskan, DAU dan DID yang akan diterima Pemko Payakumbuh dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 mendatang, diperkirakan berkurang sekitar Rp101 miliar dari jumlah DAU dan DID yang sudah diterima pada tahun 2020. Dampaknya, perencanaan seluruh perangkat daerah yang sudah tertuang dalam Renja atau Rencana Kerja 2021, terpaksa direvisi ulang.
Baca Juga: Rabu Depan Siswa di Payakumbuh Mulai Masuk Sekolah Belajar Secara Tatap Muka
"Kita harus memangkas dana semua perangkat daerah. Total yang akan dipangkas itu lebih kurang Rp100 miliar," kata Riza.
Akibat kondisi ini, Pemko Payakumbuh akan memangkas angka-angka yang berhubungan dengan belanja pegawai. Seperti uang perjalanan dinas terpotong 35 persen. Begitu pula dengan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan pengadaan ASN. Bakan, anggaran pengadaan kendaran dinas, meubelair, dan komputer kantor yang sudah tertuang dalam Renja juga akan dihapus. [pkt]
