Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Merger tiga bank syariah di Indonesia akan mempengaruhi pencairan APBN ke satuan kerja
Padang, Padangkita.com - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Heru Pudyo Nugroho mengatakan merger tiga bank syariah di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mempengaruhi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke satuan kerja.
"Merger BSI memiliki potensi meningkatnya retur SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana) karena adanya proses migrasi rekening nasabah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Padangkita.com, Jumat (21/5/2021).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi risiko perlu dilakukan untuk menjaga maksimalnya kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bendahara (KPPN) sebagai penyalur dana dari kas negara ke satuan kerja kementerian/lembaga.
"Karena minimnya retur SP2D menunjukkan efektifnya penyaluran dana APBN,” jelasnya.
Heru menuturkan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan juga telah menyurati KPPN agar bisa memitigasi risiko meningkatnya retur SP2D terkait dengan merger tiga bank syariah di Indonesia.
"Di dalam suratnya, Direktur Pengelolaan Kas Negara meminta KPPN agar dapat melakukan verifikasi data retur dan percepatan penyelesaian retur paling lambat sepuluh hari kerja," terangnya.
Dikukuhkan pada 1 Februari lalu, pemerintah mengumumkan merger
BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi BSI. Head Department of Institutional Banking Group BSI, Sukanti memaparkan, diperkirakan pada September 2021 sekitar 90 persen total nasabah akan memiliki akun di sistem BSI yang baru.
Sementara itu, migrasi sistem untuk wilayah Sumbar sendiri akan dilakukan sekitar Juni 2021.
"Apabila rekening (supplier) sudah terdaftar sebelumnya pada SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) di KPPN dan mengalami perubahan nomor rekening dan/atau terdapat perubahan kode bank pusat, maka PPK agar berpedoman pada mekanisme Pendaftaran Data Supplier," sebutnya.
Head Department of Funding, Haji & Umrah Group BSI, Toni B Kartono mengungkapkan bank syariah bisa menjadi pilihan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menerima pembayaran gaji. Trennya pun setiap tahun meningkat.
"Sekarang saja, kata dia, ada 160.000 ASN yang tersebar di 3.000 satuan kerja yang memilih bank syariah untuk penyaluran gaji. Selain itu, penyaluran manfaat pensiun taspen via BSI juga menyentuh angka sekitar 90.000 pensiunan ASN," ujarnya.
Dia menekankan, dalam melakukan migrasi data ASN itu, kelancaran dan kenyamanan transaksi nasabah harus menjadi prioritas. Seluruh rekening bank operasional dua dan rekening yang terafiliasi ke Kementerian Keuangan, seperti tunjangan kinerja, tunjangan lain-lain, sertifikasi guru, dan lain-lain, dapat dimigrasi sesuai waktu yang ditentukan.
Lebih lanjut Toni menambahkan tidak ada rekening yang teretur dalam proses penyaluran gaji, baik via SPAN maupun Sistem Kliring Nasional (SKN) dan nasabah dapat langsung bertransaksi pada saat penyaluran dilakukan melalui rekening baru di BSI.
Baca Juga: Lebih Dari 5.000 Kantor Bank di Indonesia Ditutup, Ini Penyebabnya
Sebagai informasi, pada Juni 2021 mendatang, ada pencairan gaji ke-13 ASN. KPPN dan BSI pun berkomitmen untuk lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi demi kelancaran penyaluran dana APBN ke seluruh satuan kerja di Indonesia, khususnya di Sumbar. [pkt]
