Jokowi: Gaji Program Padat Karya Disesuaikan Pasar

Jokowi: Gaji Program Padat Karya Disesuaikan Pasar

BERI KETERANGAN: Presiden Jokowi dan Ibu (Foto: Setkab)

Lampiran Gambar

Presiden Jokowi dan Ibu (Foto: Setkab)

Padangkita.com – Presiden Jokow Widodo mengatakan untuk bayaran bagi masyarakat yang bekerja dalam program padat karya disesuaikan dengan harga atau upah di wilayah tersebut.

“Kalau kita bandingkan seperti kemarin di Jawa Tengah hanya Rp100.000, di Sumbar beda lagi, di tempat lain beda lagi,” katanya dikutip Padangkita.com, Kamis (15/2/2018).

Ia mencontohkan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Upah untuk tukang mencapai Rp125.000 per hari, dan pembantu tukang Rp85.000 per hari.

Menurutnya, angka – angka itu disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak dan pasaran upah di daerah bersangkutan.

Presiden menjelaskan, program padat karya dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan program berupa berupa irigasi, jalan persawahan untuk dan pembangunan infrastruktur tingkat desa lainnya.

Ia mengharapkan dengan dibangunnya berbagai program padat karya di daerah, akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya irigasi misalnya, masyarakat pemilik lahan bisa mengelola lahannya dengan baik, dengan sudah adanya sumber air yang memadai.

Begitu juga untuk bidang infrastruktur lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Sebelumnya, Jokowi juga meninjau sejumlah program padat karya di Sumbar, yakni di Dharmasraya, Solok, Sawahlunto, dan Tanah Datar.

Baca Juga

Gubernur Sumbar Terima IHSA Award 2025, sebagai Tokoh Pengembangan Usaha Homestay
Gubernur Sumbar Terima IHSA Award 2025, sebagai Tokoh Pengembangan Usaha Homestay
Andre Rosiade Dampingi Presiden Jokowi dan Ketua MPR Resmikan Istana Negara di IKN
Andre Rosiade Dampingi Presiden Jokowi dan Ketua MPR Resmikan Istana Negara di IKN
International Sustainability Forum 2024: Kadin Sumbar Dorong Ekonomi Berkelanjutan
International Sustainability Forum 2024: Kadin Sumbar Dorong Ekonomi Berkelanjutan
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat
RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat
Tinjau Lokasi, Puan Pastikan Kesiapan DPR Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus
Tinjau Lokasi, Puan Pastikan Kesiapan DPR Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus