Padang, Padangkita.com - DPRD Sumatra Barat (Sumbar) tak akan berhenti pada penggunaan hak interpelasi saja. Semua sangat tergantung Gubernur Sumbar dalam memberi keterangan sesuai dengan masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hak interpelasi yang digunakan DPRD Sumbar bisa belanjut ke hak angket, pembentukan pansus, atau rekomendasi audit khusus dan audit investigasi terhadap laporan keuangan semua BUMD.
"Kita lihat bagaimana pandangan-pandangan fraksi nanti pasca-penjelasan gubernur. Masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan dan sikap," kata Ketua Fraksi Gerindra Hidayat kepada Padangkita.com, Selasa (10/3/2020).
Gerindra adalah penggagas sekaligus pengusul hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, yang meliputi dua hal, yakni perjalanan luar negeri gubernur dan pengelolaan BUMD/aset daerah.
Dalam proses, hanya masalah BUMD yang disetujui diinterpelasi. Selain Gerindra, fraksi yang setuju interpelasi adalah Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB.
Hidayat enggan berspekulasi dan memastikan soal tindak lanjut interpelasi. Namun ia menegaskan, pasti akan ada proses setelah gubernur memberi keterangan.
"Kalau fraksi-fraksi tidak puas terhadap pandangan gubernur bukan tidak mungkin ada hak angket, atau pansus (pembentukan panitia khusus), atau rekomendasi audit," kata Hidayat.
Potensi Kehilangan dan Pengurangan Nilai Aset
Soal BUMD dan aset daerah, sebelumnya sudah ada rapat kerja DPRD dengan Pemprov Sumbar. DPRD telah mengeluarkan rekomendasi, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur. Salah satu rekomendasi DPRD itu, kata Hidayat, soal Hotel Balairung Jakarta.
Hotel milik Pemprov Sumbar itu rugi terus dan tidak menyumbang dividen ke kas daerah. Anehnya, kata Hidayat, direktur utama hotel itu dipertahankan selama tujuh tahun.
"Sudah jelas rugi kok masih dipertahankan. Baru kemarin diganti," ujar Hidayat heran.
BUMD selanjutnya yang disorot adalah PT Grafika Jaya Sumbar. Informasi yang diterimanya, kata Hidayat, karyawan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan ini sempat tidak dibayarkan gajinya.
Begitu pula dengan PT Dinamika Sumbar Jaya yang bergerak di bidang perbengkelan, menurut Hidayat, sudah lima tahun lebih tidak ada tindak lanjut penyelesainnya oleh Pemprov Sumbar.
"(Soal 3 BUMD tadi) ada potensi kehilangan aset dan potensi pengurangan nilai aset karena lambatnya kebijakan tindak lanjut likuidasi BUMD tersebut," kata Hidayat.
Tak Taat Asas Soal Direksi
Menyangkut Bank Nagari, lanjut Hidayat, Gubernur Sumbar tak taat asas sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan, khususnya tentang proses rekrutmen dewan direksi Bank Nagari.
Bank Nagari merupakan BUMD yang potensial. Oleh sebab itu, kata Hidayat, kalau ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPRD tentu memiliki hak menjalankan fungsi pengawasannya melalui interpelasi.
"Jadi interpelasi ini bukan ujug-ujug. Kita sudah melakukan rapat kerja dan sudah ada rekomendasi pansus malahan, tapi tidak ditindaklanjuti secara kongkret dan secara tuntas oleh saudara Gubernur," papar Hidayat menjawab kritik yang menilai interpelasi hanya permainan politik saja.
Ia menegaskan, interpelasi adalah puncaknya. Fraksi-fraksi di DPRD menginginkan keterangan langsung dari Gubernur.
"Ada apa ini, kenapa Anda (gubernur) biarkan? Karena ini adalah aset daerah memang harus menjadi warisan untuk anak cucu kita yg harus kita hargai. Kelola dengan baik-baik pada masa kita berkuasa hari ini," jelasnya.
Lengkap Data Soal Kunjungan Luar Negeri
Sementara itu, soal kunjungan luar negeri yang gugur diinterpelasi, Hidayat menjelaskan, Fraksi Gerindra berupaya mendengar dan menghormati pandangan fraksi-fraksi lain.,
"Intinya, kami berprinsip di Fraksi Gerindra tidak boleh angkuh atau memaksakan diri walaupun memiliki kursi terbesar. Kami mencermati, menghargai dan melihat pandangan-pandangan fraksi-fraksi lain, ini demi sinergitas dan kebersamaan," jelasnya.
Namun demikian, jika interpelasi soal kunjungan luar negeri gubernur disetujui, Gerindra sangat siap membeberkan data.
"Kita memiliki data kunjungan luar negeri itu sejak 2016, ke mana daerah yang dikunjungi, berapa rombongan dan berapa APBD yang tersedot ke luar negeri tersebut," kata dia.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebelumnya sudah menyatakan siap menghadapi interpelasi DPRD. Ia berjanji akan memberi keterangan sejelas-jelasnya sesuai yang diminta DPR. (ryo)
