Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat merespons insiden pembubaran aktivitas ibadah dan pendidikan agama Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di sebuah rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Pemko memastikan akan memberikan pendampingan dan trauma healing bagi para jemaat yang terdampak, sembari mengedepankan upaya penguatan kerukunan antarwarga.
Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan jemaat pasca-kejadian. "Pada saat kejadian, ada sekitar 30 orang yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak. Saat ini kami sedang mengumpulkan data jemaat karena ini berkaitan dengan rencana trauma healing yang akan difasilitasi Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Fizlan dikutip Rabu (30/7/2025)
Dua orang jemaat dilaporkan mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Keduanya telah mendapatkan perawatan medis di RSUP M. Djamil Padang dan diizinkan pulang pada pukul 23.45 WIB di hari yang sama.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga perdamaian dan kerukunan antarwarga. "Ke depan, kita perkuat koordinasi antar kelompok masyarakat lintas etnis di wilayah masing-masing sebagai langkah awal evaluasi," ungkap Fadly.
Ia menambahkan, Kota Padang berkomitmen penuh untuk menjaga keberagaman dan keharmonisan sosial sebagai pilar pembangunan. "Kami akan melakukan introspeksi ke depan sebagai strategi agar masyarakat semakin rukun. Tentunya, kita berharap peristiwa ini tidak terulang lagi," ujarnya penuh harap.
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa mengabaikan pemulihan psikologis korban. "Setiap musyawarah di tingkat kelurahan harus melibatkan RT dan RW. Jika ada hal yang dianggap janggal, segera diselesaikan, sensitivitas sosial masyarakat harus terus diperkuat," tegas Maigus.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Salmadanis, meluruskan bahwa mediasi yang telah dilakukan menunjukkan insiden ini bukanlah konflik agama atau suku, melainkan murni masalah sosial akibat kurangnya komunikasi dan informasi.
"Dalam upaya memulihkan kondisi sosial, beberapa kesepakatan telah dicapai antara warga Nias di RT 02 Teratai Indah dengan warga setempat," tutur Salmadanis. Kesepakatan penting tersebut mencakup komitmen warga untuk hidup berdampingan dalam suasana damai dan persaudaraan.
Lebih lanjut, kedua belah pihak sepakat bahwa insiden ini tidak terkait isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), melainkan masalah sosial yang telah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Segala tindakan yang terindikasi pidana akan diselesaikan melalui jalur hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan.
Baca Juga: Bukan Konflik SARA, Wali Kota Padang Sebut Insiden Pembubaran Ibadah Murni Salah Paham
"Selain itu, langkah strategis pemulihan pascakonflik juga telah dirancang, seperti dialog bersama tokoh Muslim setempat, pertemuan dengan tokoh masyarakat Nias untuk mempererat komunikasi, serta pertemuan bersama kedua belah pihak yang difasilitasi Forkopimda sebagai upaya rekonsiliasi menuju masyarakat yang rukun dan harmonis," pungkas Salmadanis, optimis akan terciptanya kembali kerukunan di tengah masyarakat Padang. [*/hdp]
