Jakarta, Padangkita.com – Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian menyampaikan, hingga Juli 2023 progres fisik pelaksanaan anggaran di Direktorat yang dipimpinnya telah mencapai 29,04%.
Sementara, progres keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 triliun atau 26,08% dari total pagu anggaran sebesar Rp56,57 triliun.
Kemudian, kata dia, pada TA 2023, realisasi fisik yang dikerjakan Direktorat Jenderal Bina Marga digunakan untuk pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
Progresnya telah mencapai 25,94%, dan realisasi keuangannya 24,66% atau Rp233,99 miliar dari pagu Rp948,84 miliar.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan padat karya, kata Hedy, telah terealisasi Rp1,09 triliun dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja.
“Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian, Jalan Prigi – Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” ungkap Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip Padangkita.comRabu (5/7/2023).
Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia.
“Sementara pagu indikatif pada TA 2024 sebesar Rp49 triliun dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan (Rp17,24 triliun), infrastruktur jembatan (Rp2,68 triliun), Infrastruktur IKN (Rp11,86 triliun), preservasi jalan dan jembatan dan off pavement (Rp3,75 triliun), dan pembangunan jembatan gantung (Rp0,68 triliun),” kata Hedy.
Selanjutnya, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km (Rp4,56 triliun), peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter (Rp0,42 triliun), preservasi jalan dan jembatan nasional (Rp5,42 triliun), dan dukungan manajemen (Rp2,39 triliun).
Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan Perpres No. 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN. Kemudian penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024,” ungkap Hedy.
Saat ini, dukungan infrastruktur IKN Nusantara yang tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain, pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4 yang konstruksi fisiknya mencapai 34,79%, jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – Simpang Tempadung dengan progres fisik 24,55%, dan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek dengan progres fisik 11,60%.
Masih terdapat pula 11 paket kegiatan di IKN Nusantara yang sedang dalam tahap persiapan konstruksi.
Sementara, terkait pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, sedang pada tahap persiapan sebelum memasuki tahap konstruksi yang rencananya dimulai pada Juli 2023 ini.
Baca juga: Kementerian PUPR telah Habiskan Rp45 Miliar untuk Normalisasi Batang Lembang
Hingga saat ini, alokasi pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahap I yang telah dipenuhi sebesar Rp7,44 triliun dari usulan sebesar Rp14,64 triliun. [*/pkt]
