Padang, Padangkita.com - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang memeriksa eks Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatra Barat (Sumbar) Agus Suardi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang, Selasa (22/3/2022).
"Terkait pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan saudara Abien (Agus Suardi) sebagai saksi untuk perkara atas nama Nazar (NZ) dan Davidson (DV)," ujar Kasi Intelijen Kejari Padang, Roni Saputra kepada wartawan.
Dia menuturkan, Agus Suardi sebelumnya sudah diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi itu. Kali ini, dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus serupa.
"Kalau kasusnya, kita biarkan dulu penyidik untuk mengolah data. Apa pun hasilnya nanti baru kita sampaikan kepada rekan-rekan," jelasnya.
Dia tidak bisa mengungkapkan, keterangan terbaru yang berhasil didapatkan penyidik karena bersifat rahasia.
"Mohon bersabar. Hasil pemeriksaannya akan kita sampaikan nanti. Karena kita perlu mengolahnya," ungkapnya.
Dia juga tidak mau menyebutkan apakah benar mantan Wali Kota Padang terlibat dalam kasus itu.
"Belum bisa memberikan keterangan secara pasti. Kita biarkan tim penyidik untuk menggali lebih dalam. Kalau kita sampaikan secara langsung, takutnya opini publik bisa dikaitkan ke politik. Karena ini masalah pidana," sebut Roni.
Sebelumnya, waktu ditemui wartawan saat istirahat siang di tengah waktu pemeriksaan, Agus Suardi mengaku memberikan keterangan tambahan kepada penyidik dalam pemeriksaan kali ini.
Keterangan tambahan itu yakni saat menjabat sebagai Ketua KONI Padang periode 2015-2019, Agus Suardi juga merupakan Bendahara Umum Persatuan Sepakbola Padang (PSP).
Dia menyebutkan, sebagai tim sepakbola yang berdiri sendiri, PSP tidak memiliki dana. Oleh karena itu, PSP pun membuat proposal bantuan dana hibah sebesar Rp500 juta ke pemerintah melalui KONI Padang.
"Saya selaku Bendahara Umum di PSP, pengalihan dana itu kan dari pemerintah. Saya menjalankannya sesuai perintah. Siapa yang memerintah, saya rasa bapak tahu kan," sebutnya.
Kuasa hukumnya, Putri Deyesi Rizki, juga mengatakan, saat proposal dana hibah itu disetujui, PSP diketuai oleh Wali Kota Padang. Meski demikian, dia juga tidak mau menyebut secara langsung nama Wali Kota Padang saat itu.
Diketahui, nama Wali Kota Padang yang dimaksud berdasarkan pencocokan periode jabatan dan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang saat itu adalah Mahyeldi Ansharullah yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumbar.
Namun, sebelumnya, Kasi Pidsus Kehari Padang, Therry Gutama mengungkapkan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp2,5 miliar.
Sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan, Kejari telah memeriksa 60 lebih saksi. Mulai dari pengurus Cabang Olahraga (Cabor) di bawah KONI maupun dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
Kejari Padang telah mulai menyelidiki kasus ini sejak September 2021, kemudian naik ke tahap penyidikan pada Oktober 2021, hingga akhirnya ditetapkan 3 tersangka pada 31 Desember 2021.
Baca juga: Soal Dugaan Korupsi KONI Padang, Agus Suardi Ungkap Jalankan Perintah Ketua PSP
Diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah ini mulanya mencuat saat DPRD Kota Padang menemukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah di KONI Padang yang tidak beres. DPRD Kota Padang kemudian memanggil pengurus KONI untuk dimintai penjelasan. [fru/pkt]
