Jakarta, Padangkita.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen APBN.
Hal itu tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas PAUD.
"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa," papar Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran APBN 2024 Beserta Nota Keuangannya, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jokowi melanjutkan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Tak hanya itu, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja juga tak luput dari perhatian Pemerintah. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN.
Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, dan mengefektifkan program JKN.
Kemudian, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang, serta untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.
Baca juga: Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Naikkan Daya Saing Indonesia Tertinggi di Dunia
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. [*/pkt]
