Jakarta, Padangkita.com - Pemerintah terus mematangkan langkah-langkah pembangunan ibu kota baru. Terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sedikitnya tujuh arahan berkaitan dengan persiapan rencana pemindahan ibu kota dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
“Yang pertama, saya minta yang berkaitan dengan legislasi dan regulasi-regulasi yang mendukung ini disiapkan. Dan saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR agar bisa diselesaikan,” ujar Presiden pada awal pengantar dikutip dari setgap.go.id.
Hal kedua, lanjut Presiden, berkaitan dengan kelembagaan. Ia meminta agar bisa diselesaikan sehingga hal-hal berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang dibentuk, yaitu Badan Otoritas Ibu kota.
“Yang ketiga, yang berkaitan dengan desain. Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini, baik yang berkaitan dengan transportasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa di ibu kota baru nanti transportasi umumnya atau massalnya akan menggunakan autonomous vehicle, pun halnya kendaraan privatnya juga akan gunakan autonomous car.
“Sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset ini berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan karena infrastruktur kalau kita mau betul-betul siap betul, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle,” ujar Presiden.
Jokowi juga menyampaikan yang berkaitan dengan lahan. “Kita tahu yang disiapkan sekarang 256.000 hektare dan plus untuk riset ada 410.000 hektare, totalnya. Yang akan kita gunakan adalah 56 hektare, itu di inti dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektare,” tutur Presiden seraya meminta Menteri ATR/Kepala BPN dengan Menteri LHK dapat segera merampungkan terkait masalah lahan, sehingga arsitek designer planner-nya bisa masuk dan menyelesaikan desain.
Berkaitan dengan skema anggaran, Presiden menyampaikan, pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU.
“Kemudian untuk kluster pemerintahan yang berkaitan dengan istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah. Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP ataupun dikerjakan oleh investasi,” tambah Presiden.
Dengan demikian, Presiden berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa? Analisis yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk anggaran pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun.
Konsep Rimba Nusa
Pada arahan yang ketujuh, Presiden menyampaikan berkaitan dengan lingkungan hidup. “Ibu kota ini adalah konsepnya, konsep gagasannya adalah rimba nusa, negara rimba nusa. Artinya, kita memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan yang konservasi yang juga rusak juga kita perbaiki,” ujar Presiden.
Di akhir pengantar, Presiden minta Menteri LHK agar menyiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan nursery untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman-tanaman lain yang diharapkan dalam 100 hektare itu bisa disiapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ.
Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marinves Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menparenkraf Wisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir.
Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Nadiem Makarim, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Kepala BIN Budi Gunawan, Wamenlu AM Fachir, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono. (*/pk-01)
