Ingin Selesaikan Polemik Jalan Tol, Wabup Limapuluh Kota Akan Panggil Dinas PUPR dan PT Hutama Karya

Berita Limapuluh Kota hari ini dan berita Sumbar hari ini: Wabup Limapuluh Kota akan segera memanggil Dinas PUPR dan PT Hutama Karya.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri (kiri) saat berada di rumah dinasnya. [Foto: Ist]

Berita Limapuluh Kota hari ini dan berita Sumbar hari ini: Wabup Limapuluh Kota akan segera memanggil Dinas PUPR dan PT Hutama Karya untuk membahas kelanjutan pembangunan jalan tol.

Sarilamak, Padangkita.com - Rencana pembangunan jalan tol penghubung Padang-Pekanbaru di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumgar) masih belum tuntas. Untuk itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri bakal memanggil Dinas PUPR dan PT Hutama Karya.

"Pertama, kami akan panggil dinas PUPR dan PT Hutama Karya (HK) untuk menghimpun apa-apa saja yang berkaitan dalam pembangunan tol tersebut," ujar Rizki di rumah dinasnya, di kawasan Tanjung Pati, Harau, Sabtu (13/3/2021).

Menurut Rizki, data yang diminta pada Dinas PUPR dan PT HK tersebut diperlukan sebelum menemui masyarakat. Misalnya, kata Rizki, tentang pembebasan tanah dan nilai ganti untung.

Rizki menilai, informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini cukup bergalau (simpang-siur) dan membingungkan.

Apalagi, jelas Rizki, yang turun ke masyarakat itu tidak hanya pemerintah, tapi juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masing-masing pihak mungkin memberikan informasi yang tidak sama.

Dicontohkan Rizki soal ganti rugi. Seperti yang disampaikan Forum Masyarakat Terdampak Tol (Format) ganti rugi itu hanya berkisar Rp35 ribu sampai Rp150 ribu per meter. Hal ini, ungkap Rizki, tidak benar.

"Setelah berkoordinasi dengan pihak di provinsi, ganti rugi tersebut berkisar antara Rp175 ribu sampai Rp500 ribu per meter. Itu baru tanah kosong. Tanaman dan bangunan lain lagi. Dalam hal ini harus ada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan appraisal yang memberikan penilaian ganti rugi secara objektif," paparnya.

Rizki menambahkan, dalam penyelesaian persoalan tol memang harus kepala daerah yang turun langsung ke masyarakat. Karena, pendekatan oleh kepala daerah berbeda dengan pihak lain.

Baca juga: Dikabarkan Terhenti, Begini Kondisi Terkini Jalan Tol Padang – Pekanbaru

"Mudah-mudahan dalam program kerja 100 hari kami, masalah yang terjadi di sekitar pembangunan tol tersebut selesai," katanya. [zfk]


Baca berita Limapuluh Kota hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Mudik ke Sumatera Lewat Tol Lebih Hemat, Diskon Tarif 20% di JTTS Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
Mudik ke Sumatera Lewat Tol Lebih Hemat, Diskon Tarif 20% di JTTS Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
Tol Trans Sumatera Siap Dipakai Mudik, Perbaikan Diminta Rampung H-10 Lebaran Idul Fitri 2025
Tol Trans Sumatera Siap Dipakai Mudik, Perbaikan Diminta Rampung H-10 Lebaran Idul Fitri 2025
Arus Mudik Lebaran 2025, Kementerian PU akan Operasional Tol Padang - Sicincin Tanpa Tarif
Arus Mudik Lebaran 2025, Kementerian PU akan Operasional Tol Padang - Sicincin Tanpa Tarif
31 Rest Area di JTTS Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran, Ada 15 SPKLU untuk Mobil Listrik
31 Rest Area di JTTS Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran, Ada 15 SPKLU untuk Mobil Listrik
Lonjakan Volume Kendaraan Arus Mudik Lebaran 2025 di Jalan Tol Sumatera Diprediksi 68,81 %
Lonjakan Volume Kendaraan Arus Mudik Lebaran 2025 di Jalan Tol Sumatera Diprediksi 68,81 %
Bergerak Cepat, Pemprov Sumbar Antar 2.220 Kg Beras - Logistik untuk 2 Kabupaten Dilanda Banjir
Bergerak Cepat, Pemprov Sumbar Antar 2.220 Kg Beras - Logistik untuk 2 Kabupaten Dilanda Banjir