Indeks Demokrasi di Sumbar Buruk, Pemko Padang Kecam Survey BPS

Indeks Demokrasi di Sumbar Buruk, Pemko Padang Kecam Survey BPS

Mahyeldi dan Emzalmi. (Foto: Humas Pemko Padang)

Lampiran Gambar

Mahyeldi dan Emzalmi. (Foto: Humas Pemko Padang)

Padangkita.com - Menanggapi hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat tahun 2016, Walikota Padang menyayangkan dan mempertanyakan hasil tersebut.

Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah menanyakan metodologi dan atas dasar apa sehingga menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia di Padang jelek.

"Karena adanya perda agama, seperti berpakaian muslim, membaca Alquran dan penolakan LGBT itu menjadikan Sumbar masuk kategori buruk dalam tingkat demokrasi. Apa metodologi dan dasar yang digunakan tim survei BPS ini?," kecam Mahyeldi di Padang, Jumat (21/9/2017).

Menurutnya, hasil survei yang dikeluarkan BPS untuk IDI Sumbar akan mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan dan produk pemerintah.

Padahal menurutnya, produk hukum seperti peraturan daerah (perda) merupakan hasil dari proses demokrasi bersama wakil rakyat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

"Bagaimana mungkin hasil dari proses demokrasi justru menurunkan indeks demokrasi. Ini menunjukkan tim BPS membuat penilainnya tidak dengan kacamata demokrasi," kata Mahyeldi dilansir dari humas.

Mahyeldi menyatakan, IDI yang dikatakan BPS sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi khas Indonesia ditumpangi pemikiran yang tidak sensitif terhadap kearifan lokal dan kondisi masyarakat. IDI hanya mengukur kuantitas berdasarkan pemberitaan media yang belum tentu sebuah fakta.

"Tidak semua berita di media adalah fakta yang benar sehingga menjadi refleksi realitas dari yang terjadi," kata Mahyeldi.

Mahyeldi tidak saja menyebut hasil survei IDI Sumbar itu sebagai sebuah kekeliruan berpikir, politisi PKS ini juga meminta tim BPS hadir di Padang untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Pasalnya yang banyak dipermasalahkan adalah perda agama seperti yang ada di Kota Padang.

Sebelumnya, Walikota Padang didampingi Kabag Humas Imral Fauzi serta sejumlah jajaran Pemko Padang telah mengadakan pertemuan dengan Kepala BPS Sumbar dan BPS Kota Padang.

BPS menjelaskan, survei IDI ini melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dan tim ahli terdiri dari Prof. Maswardi Rauf (UI), Prof. Musda Mulia (UIN Syarif Hidayatullaj), Dr. Abdul Malik Gismar (Paramadina) serta Dr. Syarif Hidayat (LIPI).

Dari data BPS 2016, tiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 1,98 poin, aspek hak politik mengalami penurunan 15,44 poin, lembaga demokrasi juga turun sebesar 23,18 poin.

Sehingga aspek kebebasan sipil masuk kategori buruk karena masih banyak jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya.

Tag:

Baca Juga

Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Terdata 670 TPS Liar di Padang, Hendri Septa sebut Kota Darurat Sampah
Terdata 670 TPS Liar di Padang, Hendri Septa sebut Kota Darurat Sampah
Polresta Padang Musnahkan Lebih 18 Kilogram Ganja dan 174 Gram Sabu
Polresta Padang Musnahkan Lebih 18 Kilogram Ganja dan 174 Gram Sabu
Forkopimda Padang Rumuskan Sanksi Pelaku Tawuran, Kapolresta Usul Pendidikan Semimiliter
Forkopimda Padang Rumuskan Sanksi Pelaku Tawuran, Kapolresta Usul Pendidikan Semimiliter
Sejarah Balai Kota Padang dari Masa ke Masa, dari Kawasan Muaro ke Aie Pacah
Sejarah Balai Kota Padang dari Masa ke Masa, dari Kawasan Muaro ke Aie Pacah
Simulasi Evakuasi Bencana Minimal 1 Kali Setahun, Kogami Dorong Terbitnya Perwako
Simulasi Evakuasi Bencana Minimal 1 Kali Setahun, Kogami Dorong Terbitnya Perwako