Padang, Padangkita.com - Jelang Lebaran Idul Adha, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencanangkan gerakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hal tersebut ditandai dengan penyerahan 4.200 dosis vaksin PMK oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementrian Pertanian RI, Tri Melasari kepada Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Jumat (24/6/2022).
Menurut Audy, wabah PMK di Sumbar tergolong tidak parah. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus agar situasi tidak memburuk. Terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong peternakan dan sapi perah, seperti Padang Panjang, Agam, Solok, dan Solok Selatan.
"Populasi sapi perah kita tidak terlalu banyak, ada 700 ekor. Insya Allah dengan dosis yang ada sekarang cukup. Jadi pastikan sapi perah, indukan, dan sapi-sapi bantuan dalam dua hari ini tervaksin 100 persen," tegasnya.
Pada kesempatan itu, dia meminta masyarakat tidak khawatir mengonsumsi daging hewan ternak. Hal tersebut karena PMK tidak dapat ditularkan dari hewan ternak kepada manusia.
"Perlu kita edukasi juga, masyarakat harus tahu ini bukan zoonosis. Jadi tetap aman untuk dikonsumsi. Tidak perlu takut, apalagi ini kan mau Idul Adha. Sapi-sapi yang sakit tidak apa-apa dipotong paksa," terang Wagub.
Sementara itu, Tri menuturkan, 4.200 dosis vaksin yang diserahkan ini merupakan bantuan tahap awal. Dia menjelaskan, vaksinasi tahap awal tersebut ditargetkan selesai pada 2 Juli mendatang.
Kemudian bantuan berikutnya akan didistribusikan kembali secara bertahap dan proporsional sesuai kebutuhan di daerah.
"Bantuan diberikan berdasarkan proporsional populasi, target prioritas dan tingginya kejadian," katanya.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Erinaldi melaporkan, sampai Jumat kemarin, terdapat 16 kabupaten/kota di Sumbar yang terdampak PMK. Tercatat 4.470 kasus terjangkit, 670 sembuh, empat ekor mati, dan 27 dipotong paksa.
Sebagai informasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 H atau tahun 2022 jatuh pada Sabtu (9/7/2022).
Baca Juga: Dianggap Banyak Kasus PMK, Hewan Ternak Asal Sumbar Dibatasi Masuk Riau
Sementara, pemerintah melalui Kementerian Agama RI biasanya akan melakukan pemantauan hilal terlebih dahulu untuk menentukan waktu Idul Adha dan diumumkan melalui sidang isbat. [fru]
