Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, Begini Nasib Jemaah dan Biaya yang Sudah Disetorkan

Pelaksanaan Haji Dibatalkan: Haji 2020

Menteri Agama RI Fachrul Razi

Jakarta, Padangkita.com — Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 2021.

Sedangkan setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021,” kata Menteri Agama RI Fachrul Razi ketika mengumumkan batalnya pelaksanaan ibadah haji 2020 di Jakarta, Selasa (2/6).

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal dan Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakn posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan.  Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Fachrul Razi.

Sesuai amanat Undang-undang, Menag menyampaikan bahwa selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan. Mulai dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.

Pada kesempatan itu, Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

”Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan,” ujarnya.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi. [has]


Baca Berita terbaru hanya di Padangkita.com

Baca Juga

Kick Off 1 Juta Vaksin Booster Pemudik, Menag: Bukti Kecintaan Pemerintah 
Kick Off 1 Juta Vaksin Booster Pemudik, Menag: Bukti Kecintaan Pemerintah 
Melihat Lebih Dekat Praktik Moderasi Beragama di SIM Medan
Melihat Lebih Dekat Praktik Moderasi Beragama di SIM Medan
Arab Saudi Resmi Buka 1 Juta Kuota Haji 1443 H, Menag Janji Berangkatkan Jemaah Indonesia
Arab Saudi Resmi Buka 1 Juta Kuota Haji 1443 H, Menag Janji Berangkatkan Jemaah Indonesia
Menag Diharamkan LKAAM Sumbar ke Minangkabau, Guntur Romli: Jangan Pedulikan Orang-orang Bodoh!
Menag Diharamkan LKAAM Sumbar ke Minangkabau, Guntur Romli: Jangan Pedulikan Orang-orang Bodoh!
Keras! Ketua LKAAM Sumbar Haramkan Menag Yaqut Injakkan Kaki di Minangkabau
Keras! Ketua LKAAM Sumbar Haramkan Menag Yaqut Injakkan Kaki di Minangkabau
Soal Tudingan Menag Bandingkan Suara Azan dengan Suara Anjing, Ini Klarifikasi Kemenag
Soal Tudingan Menag Bandingkan Suara Azan dengan Suara Anjing, Ini Klarifikasi Kemenag