Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) mengirim surat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat untuk melakukan seleksi ulang pengurus Baznas Provinsi Sumbar periode 2020-2025. Surat Gubernur ini menyebar luas di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Mahyeldi Ansharullah, tanggal 8 Juli 2021 itu disebutkan beberapa alasan seleksi ulang pimpinan Baznas Provinsi Sumbar.
Pertama, soal Baznas yang hanya mempertimbangkan 5 nama dari 10 nama calon pimpinan Baznas Sumbar yang diajukan. Padahal, kata Mahyeldi dalam surat itu, 5 nama tersebut tidak satupun yang berpengalaman di bidang perencanaan dan keuangan.
“Lima nama yang mendapat pertimbangan Baznas berkomitmen akan bekerja full time, namun sampai saat ini belum terwujud dan sulit dilaksanakan,” tulis Mahyeldi.
Kedua, Mahyeldi juga menunjuk Pasal 15 Peraturan Baznas No. 1/2019 yang menyatakan bahwa pengurus Baznas Provinsi diangkat paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan Baznas (pusat) disampaikan kepada Gubernur.
“Ketiga, sebagai lembaga pemerintah non-struktural Baznas harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kami mendukung agar pimpinan Baznas perlu profesional dan full time, bukan part time,” kata Mahyeldi dalam surat itu.
Berdasarkan alasan-alasan itu, dengan mencermati nama-nama yang telah mendapat pertimbangan dari Baznas Pusat, Mahyeldi menyatakan perlu dilaksanakan seleksi ulang demi kemajuan Baznas Sumbar.
Seleksi Dilakukan Zaman Irwan Prayitno
Kepala Biro Bina Mental Setdaprov Sumbar, Syaifullah menyatakan surat Gubernur Mahyeldi itu adalah surat lanjutan. Sejauh ini, kata dia, Pemprov Sumbar memang masih menunggu arahan dari Baznas terkait pelantikan pengurus Baznas Sumbar periode 2020-2025.
“Sebenarnya kita masih menunggu arahan dari Baznas pusat. Salah satu usulan kita memang izin melakukan seleksi ulang,” ujar Syaifullah sebagaimana dilansir singgalang, Kamis (12/8/2021).
Ia mengungkapkan, panitia seleksi untuk pengurusan Baznas Sumbar periode 2020-2025 sudah menuntaskan tugasnya. Proses seleksi dilakukan Februari sampai Maret 2020. Dari seleksi itu dihasilkan 10 nama calon, dan diserahkan ke Gubernur Sumbar pada Maret 2020.
Mereka adalah (sesuai urutan rangking): Munandar, Busrol, Firdaus, Bukhari, Maswar, Syharil, Adityawarman, Fajrianti Yusro, Nurman Agus dan Afrianto Korga.
Pada 31 Maret 2020, Gubernur Sumbar yang saat itu dijabat Irwan Prayitno mengirimkan 10 nama tersebut ke Baznas Pusat minta rekomendasi Baznas Pusat. Proses verifikasi Baznas Pusat berlangsung pada 4-5 Juni 2020.
Hasilnya, pada 2 November 2020, surat Gubernur Sumbar dibalas Baznas Pusat, dengan menetapkan 5 nama dari 10 yang dikirimkan.
Lima nama yang ditetapkan oleh Baznas Pusat adalah, Bukhari, Busrol, Firdaus, Afrianto Korga dan Nurman Agus.
Pada 18 Desember 2020, Gubenur kembali menyurati Baznas Pusat untuk minta arahan terkait nama-nama yang sudah ditetapkan. Sebab, menurut penilaian Gubernur, 5 nama yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diminta Baznas Pusat sendiri.
Lima nama yang ditetapkan oleh Baznas Pusat tersebut juga dinilai tidak memiliki pengalaman di bidang keuangan. Untuk membahas masalah itu, diadakan audiensi dengan Baznas Pusat pada 10 Desember 2020.
Waktu itu, kata Syaifullah, Baznas Pusat menegaskan orang yang duduk di kepengurusan Baznas Sumbar harus bisa bekerja penuh (full time), bukan menjadikan Baznas Sumbar sebagai sambilan.
Pada 12 Januari 2021, Gubernur Sumbar kembali menyurati Baznas Pusat menginformasikan bahwa 5 nama yang ditetapkan Baznas Pusat tidak menunjukkan komitmen bisa bekerja full time.
Melalui surat 25 Mei 2021, Baznas Pusat malah meminta Gubernur Sumbar melantik 5 nama yang sudah ditetapkan. Nah, pelantikan belum dilakukan, Gubernur pun berganti dari Irwan Prayitno ke Mahyeldi Ansharullah.
“Untuk mendapatkan kepastian, akhirnya Gubernur Mahyeldi kembali menyurati Baznas Pusat. Intinya meminta pertimbangan untuk melakukan seleksi ulang,” ujar Syaifullah.
Banyak yang Mesti Diurus
Soal polemik pengurus Baznas ini ditanggapi anggota Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon. Menurut dia, Gubernur tidak perlu lagi mempersoalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Baznas Pusat.
Sebab, kata Nofrizon, Baznas pusat pasti telah punya pertimbangan matang untuk menetapkan lima nama dari 10 nama calon yang diajukan Gubernur tersebut.
“Proses seleksi sudah dilakukan, lalu dihasilkan 10 nama terbaik. Kemudian ditetapkan 5 nama oleh Baznas sesuai kewenangannya. Nah, kenapa harus dipermasalahkan lagi? Ada Apa?” kritik Nofrizon ketika dihubungi Padangkita.com melalui telepon selulernya.
Ia mengingatkan, tugas Gubernur masih banyak yang berat-berat. Antara lain soal penanggulangan pandemi Covid-19 yang masih jauh dari harapan. Kemudian soal pembangunan, ekonomi dan banyak lagi.
Baca juga: Lantik Hansastri Jadi Sekdaprov, Mahyeldi: Kalau Gubernur Salah Jangan Ikuti!
“Saya curiga, alasannya dibuat-buat. Jangan-jangan ada kepentingan? Jangan semua harus politis. Harus menguntungkan secara politis. Fokus saja pada kerja-kerja pokok sebagai Gubernur,” ingat anggota Fraksi Demokrat ini. (*/pkt)
