Hari Bela Negara 19 Desember, Sejarah Penting yang Sepi Peringatan

Berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah meminta kementerian atau instansi terkait untuk terlibat secara aktif dalam percepatan pembangunan kawasan PDRI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Bela Negara Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah membacakan ikrar bela negara. [Foto: Dok. Humas Kota Padang]

Padang, Padangkita.com - Masih banyak yang belum tahu kalau 19 Desember 1948 diperingati sebagai Hari Bela Negara (HBN). Gaung peringatan HBN ini tiap tahun tidak begitu menggema dibandingkan peringatan hari bersejarah lainnya.

Padahal HBN telah diperingati sejak 2006 sejalan dengan terbitnya Keppres No. 28 Tahun 2006 pada masa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan presiden ini ditetapkan untuk mendorong semangat bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengapa peringatan ini penting?

Pada 72 tahun yang lalu, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda kedua ke Indonesia. Dalam peristiwa ini, ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta diduduki dan jatuh ke tangan Belanda.

Tak hanya itu, para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sjahrir ditangkap. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan.

Kekosongan kepemimpinan bisa mengancam eksistensi Republik Indonesia dan memang, itulah tujuan Belanda. Belanda berulang kali menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar. Beruntung, tiga hari setelah kejatuhan ibu kota negara ke tangan Belanda, tokoh pimpinan republik di Sumatra Barat berinisiatif membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

PDRI dibentuk atas usulan Syafruddin Prawiranegara dalam sebuah rapat di dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi. Usulan itu disetujui dan didukung oleh tokoh pimpinan republik lainnya yang berada di Sumatra Barat demi menyelamatkan negara Republik Indonesia.

Syafruddin ditunjuk sebagai pemimpin PDRI dan sebagai pembantu penyelenggaraan pemerintah, dibentuklah kabinet darurat.

Mengetahui PDRI dideklarasikan, Belanda tak tinggal diam. Serangan ke Sumatra Barat yang merupakan basis PDRI digencarkan. Alhasil, penyelenggara PDRI harus berpindah-pindah masuk keluar rimba.

Di tengah gempuran pasukan Belanda, PDRI terus menyiarkan pesan melalui perangkat komunikasi radio bahwa Republik Indonesia masih berdiri.

Jika PDRI tidak ada, dapat dikatakan Republik Indonesia akan lenyap dalam peta politik dunia. Bahkan, penjajah Belanda leluasa mengatakan bahwa Indonesia telah bubar karena pemimpinnya ditawan dan daerah-daerah jatuh ke tangan Belanda.

Baca juga: Hari Pahlawan, 6 Tokoh Ini Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Jokowi

Berkat adanya PDRI, eksistensi kepemimpinan Republik Indonesia akibat agresi militer Belanda dapat dipertahankan. Pemerintahan sementara ini berakhir pada 13 Juli 1949 ketika Kabinet Hatta meneken perjanjian Roem-Roijeni, yang salah satunya isinya kesempatan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. [den/pkt]


Baca berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Gubernur Mahyeldi Dorong Petani Sumbar Manfaatkan Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Gubernur Mahyeldi Dorong Petani Sumbar Manfaatkan Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Mahyeldi-Vasko Tegaskan Komitmen untuk Sektor Pertanian Rendah Emisi
Mahyeldi-Vasko Tegaskan Komitmen untuk Sektor Pertanian Rendah Emisi
Gubernur Sumbar Mahyeldi Raih Berbagai Penghargaan Sepanjang 2024
Gubernur Sumbar Mahyeldi Raih Berbagai Penghargaan Sepanjang 2024
Kafilah Sumbar Siap Berkibar di MTQN ke-30, Wagub Janjikan Bonus Fantastis
Kafilah Sumbar Siap Berkibar di MTQN ke-30, Wagub Janjikan Bonus Fantastis
Pj Wali Kota Padang Sambut Hangat Pahlawan Merah Putih Asal Sumbar
Pj Wali Kota Padang Sambut Hangat Pahlawan Merah Putih Asal Sumbar
Bencana Alam Picu Kenaikan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat
Bencana Alam Picu Kenaikan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat