Padang, Padangkita.com – Menghadapi tantangan banjir dan genangan yang makin sering terjadi, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis dengan menyusun ulang Masterplan Drainase. Rencana induk yang lama, yang dibuat sekitar 15 tahun lalu, dianggap tak lagi relevan seiring pesatnya perkembangan kota.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa peninjauan kembali masterplan ini sangat mendesak. "Masterplan yang lama sudah tidak relevan dan perlu dievaluasi. Sekarang, pembangunan kota sudah meluas melewati jalur Bypass, yang tidak tercakup dalam masterplan sebelumnya," ujar Tri saat membuka rapat Penyusunan Masterplan Drainase di Padang, Kamis (28/8/2025).
Tri Hadiyanto menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah perubahan fungsi jaringan di lapangan. "Banyak jaringan irigasi yang kini beralih fungsi menjadi drainase. Padahal, secara teknis, irigasi berfungsi mengalirkan air, sementara drainase mengeringkan. Ini menjadi salah satu penyebab utama genangan," ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, masterplan yang baru akan fokus pada adaptasi kondisi eksisting. DPUPR akan mengubah fungsi jaringan irigasi menjadi saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Dalam penyusunannya, tim akan tetap mengacu pada kondisi jaringan drainase lama, namun dengan pertimbangan untuk penambahan saluran baru, pelebaran, pengerukan sedimen, hingga penggunaan teknologi modern seperti sistem polder dan pompa air.
Penyusunan masterplan ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari instansi pusat, provinsi, dan kota, hingga para camat se-Kota Padang. Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, menekankan pentingnya masukan dari seluruh peserta rapat untuk menyempurnakan dokumen tersebut.
"Secara geografis, Kota Padang memang rawan banjir dan pasang surut karena posisinya di belakang garis pantai. Namun, kami berkomitmen untuk meminimalisir risiko tersebut," ujar Novianti.
Rapat ini dihadiri perwakilan dari berbagai lembaga teknis, termasuk BWS Sumatera V, BPJN Sumatera Barat, hingga Dinas SDABK Sumbar. Kehadiran para pihak ini menunjukkan keseriusan Pemko Padang dalam mencari solusi yang komprehensif dan terintegrasi untuk masalah banjir. [*/hdp]
