Padang, Padangkita.com - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin serahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemprov Sumbar Tahun 2021 kepada Gubernur Buya Mahyeldi, Senin (31/1/2022).
Dessy Adin, menjelaskan bahwa Laporan Pengawasan BPKP Sumbar ini berfokus pada delapan muatan isu strategis, meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), Perlindungan Menghadapi Pandemi, Percepatan Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Ketahanan Nasional, Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan (Akuntabilitas Keuangan Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa), Peran Korporasi Negara dan Daerah dalam Memulihkan Ekonomi, serta Penguatan Good Goverment Governance dan Pengendalian Kecurangan.
Pada kesempatan itu, gubernur merespons dengan baik penjelasan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar atas pokok-pokok permasalahan dalam laporan tersebut, terutama terkait isu ketahanan pangan serta meminta Inspektur Provinsi Sumatera Barat untuk segera menindaklanjutinya.
Menurut gubernur, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan dan juga memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kami berharap agar BPKP Sumbar terus melakukan Pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih bermasalah, agar ke depannya bisa berbenah dan kami tindak lanjuti sesuai hasil pengawasan," harap Gubernur.
Baca Juga : LHP Semester II Diserahkan, Pemprov Sumbar Terima Beberapa Catatan
Hadir juga dari BPKP Sumbar Kepala Bagian Tata Usaha, Hendra Cipta, Koordinator Pengawasan Bidang P3A, Agus Prasetyo Budi, Koordinator Pengawasan Bidang IPP, Taufik Maulana Hamzah Putra, Koordinator Pengawasan Bidang APD, Ali Ihsan, Koordinator Pengawasan Bidang AN, Sudiro, dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Riandi Putra. [*/Pkt]
