Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumbar yang batal dipotong segera ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga meminta agar pengiriman TKD langsung disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak/juknis) agar daerah memiliki pedoman dalam pemanfaatan.
"Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab-rekon, termasuk juklak juknis-nya, itu juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan," ungkap Mahyeldi saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jum'at (20/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga melaporkan mengenai kondisi lapangan pascabencana hidrometeorologi di 16 kabupaten/kota terdampak secara langsung kepada Komisi II DPR RI. Ia menyebut, nilai total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
"Sedangkan data jumlah korbannya adalah: 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 orang mengungsi. Diperkirakan Total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih," ungkap Gubernur Mahyeldi
Ia menjelaskan, dalam pendataan dampak bencana, Pemprov Sumbar menggunakan website satu data kebencanaan. Website tersebut dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja melalui dasboard satu data kebencanaan di website dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
"Kami telah menyediakan informasi melalui website dashboardbencana. sumbarprov.go.id. Sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana," ucapnya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan bahwa kunjungan kerjanya beserta rombongan anggota DPR ke Sumbar merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat di Sumbar pascabencana hidrometeorologi pada akhir November tahun lalu.
Sebelum, melakukan pertemuan dengan Gubernur, ia dan rombongan sudah lebih dulu mengunjungi sejumlah titik yang mengalami kerusakan signifikan di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak.
"Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan," kata Aria Bima.
Terkait dengan dana TKD, ia mengatakan, Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi tersebut saat nanti melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca juga: Dana TKD Sumbar 2026 Batal Dipotong Rp2,6 T, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Presiden - Menkeu
Ikut dalam rombongan Komisi II DPR RI antara lain Bahtra, S. PWK, Giri Rahmanda N. Kiemas (anggota), Romi Soekarno, SH (anggota), Heri Gunawan, SE, MAP (anggota), Cindy Monica Salsabila Setiawan, SM (anggota), Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng (anggota) dan para pendamping dari Komisi II DPR RI. [*/adpsb]
