Padang, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) bersama bupati/wali kota, para rektor, serta lembaga terkait menyepakati sejumlah langkah atau rencana terkait penanganan dan mitigasi bencana, serta rencana kelanjutan pembangunan jalan tol.
Kesepakatan dan komitmen tersebut merupakan salah satu hasil dari diskusi yang diadakan oleh Pemprov Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jum'at malam (24/5/2024).
Dalam diskusi tersebut, secara khusus memang fokus membahas mitigasi dan penanggulangan dampak bencana, serta percepatan kelanjutan pembangunan jalan tol Sicincin hingga Pangkalan Limapuluh Kota.
Di akhir diskusi, semua pihak yang hadir kemudian menandatangani komitmen bersama, yakni Gubernur, rektor, bupati/wali kota yang daerahnya terdampak bencana dan dilewati pembangunan jalan tol mulai dari Padang hingga Limapuluh Kota.
Gubernur Mahyeldi mengaku banyak mendapat saran dan masukan terkait penguatan mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar, serta untuk kelancaran pembangunan jalan tol.
Terkait dengan kebencanaan, salah satu masukan adalah membentuk tim atau komunitas kerja untuk pengamanan masyarakat di sepanjang daerah berisiko bencana. Mengingat, saat ini potensi ancaman bencana masih besar, terutama pada daerah sekitar kaki Gunung Marapi.
"Diperkirakan 1 juta meter kubik sisa abu erupsi saat ini masih mengendap di puncak gunung. Tentu ini harus diantisipasi," kata Mahyeldi.
Kemudian terkait dengan pebangunan jalan tol, Mahyeldi menyebut, juga banyak masukan. Kendati demikian, ia mengaku saat ini pihaknya masih menunggu penetapan trase dari Pemerintah Pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi daerah dalam penetapan lokasi (Penlok) serta pembebasan lahan.
"Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut kita syukuri," ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi kemudian merinci, sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut. Pertama, Bupati/Wali Kota yang daerahnya dilalui pembangunan jalan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kedua, perguruan tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar. Keempat, seluruh pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden.
"Hasilnya nanti, akan kita laporkan bersama kepada Presiden," ungkap Mahyeldi.
Tampak hadir dalam diskusi tersebut, seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumbar, bupati/wali kota yang daerahnya terdampak bencana dan akan dilalui tol, Wakil Gubernur Sumbar, Sekdaprov Sumbar, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra V.
Baca juga: Hutama Karya Jamin Tol Padang – Sicincin selesai Sesuai Target asal Pembebasan Lahan 100%!
Kemudian juga hadir Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar dan Anggota Dewan Pakar Percepatan Pembangunan Sumbar serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar.
[*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
