Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengomentari kerusakan lingkungan di kawasan Mandeh Pesisir Selatan usai meninjau palaksanaan ujian nasional di SMA 10 Kota Padang, Senin 10 April 2017. Ia minta para pelaku perusakan lingkungan dipidanakan (AIdil Sikumban).
Padangkita.com - Gubernur Irwan Prayitno memperingatkan para kepala daerah (bupati/walikota) terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia meminta kepala daerah untuk tidak mengajak atau mendorong ASN ikut berpolitik praktis, sehingga akan menimbulkan keresahan dan ketidak dinamisan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan daerah.
"Bupati dan Walikota hendaknya menjaga netralitas ASN dan menempatkan ASN sesuai peran dan fungsinya secara professional, jangan libatkan dalam tim sukses atau ikut berpolitik praktis. Posisikanlah ASN secara profesi penyelenggaraan pemerintah sesuai aturan yang berlaku," kata Irwan, pada saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di Bumiminang Padang, Rabu (06/09/2017).
Menurutnya, kejadian beberapa peristiwa didaerah atas kebijakan pergantian pejabat yang tidak secara professional akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah itu sendiri
Irwan Prayitno juga mengatakan saat dirinya menjabat gubernur Sumbar periode pertama pada tahun 2010, tidak ada pergantian pejabat Pemprov. Sumbar kecuali pensiun dan terkait persoalan hukum.
Selain itu, selama 4 tahun menjabat dirinya tetap meneruskan program dan kegiatan pemerintahan sebelumnya, seperti penyelesaian pembangunan kelok Sembilan, masjid raya Sumatera Barat, jalan by pas dan program infrastruktur strategis multiyear lainya.
"Kami baru dapat memasukan strategis program pembangunan baru pada akhir tahun kepemimpinan tahun 2015, pembangunan Stadion Utama di Padang Pariaman, pembangunan gedung kebudayaan, gedung infrasi dan lain-lain dalam bentuk pembangunan multiyear," ungkapnya.
Irwan Prayitno juga menerangkan, dirinya melaksanakan pembangunan yang telah terangkum dalam RPJMD, RPJP pembangunan daerah. Maka kesinambungan pembangunan menjadi sebuah komitmen fokus dalam percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Kebijakan kepala daerah yang tidak secara berkesinambungan dalam memajukan pembangunan daerah dikawatirkan akan berdapat pada tingkat stabilitas kehidupan bermasyarakat yang dapat memperburuk kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di daerah," kata Irwan Prayitno.
