Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan tujuh strategi pembangunan ekonomi Sumbar untuk lima tahun ke dapan.
Disebutkan, tujuh strategi itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan ekonomi nagari agar mandiri dan produktif, serta peningkatan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kemudian, pengembangan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, dan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai penopang masa depan.
Pemaparan strategi pembangunan ekonomi Sumbar tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi ketika membuka Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (20/10/2025).
Rakor yang mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029”, dihadiri Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, akademisi Prof. Syafrudin Karimi, dan wartawan ekonomi Two Efly.
Hadir pula rektor, pimpinan instansi vertikal dan lembaga di Sumatera Barat, Kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan BUMN, BUMD, Ketua KADIN, PHRI, dan GAPKI.
Mahyeldi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka dalam grafik, tetapi cerminan kehidupan masyarakat yang bekerja keras -- dari petani, nelayan, pedagang, hingga anak muda yang berjuang menatap masa depan.
Ia menekankan, bahwa pertumbuhan ekonomi sejatinya harus inklusif, bukan hanya tinggi tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Disampaikan pula bahwa bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan hasil kerja keras seluruh kabupaten/kota, sehingga diperlukan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, yang selaras dengan RPJMN Nasional, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3% pada 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta.
“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi senilai Rp80 triliun hingga Rp120 triliun pada periode 2026–2029,” kata Mahyeldi.
Lebih lanjut diungkapkan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan kondisi investasi yang belum efisien. Sekadar informasi, ICOR adalah rasio yang menunjukkan besarnya tambahan modal atau investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi.
Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan efisiensi investasi yang lebih tinggi, sementara nilai yang lebih tinggi menandakan inefisiensi dalam penggunaan modal. ICOR digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efisiensi penggunaan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah
Mahyeldi menegaskan lima upaya strategis terkait ICOR ini. Yakni, meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata. Kemudian, reformasi regulasi dan perizinan untuk mempermudah masuknya investor. Selanjutnya digitalisasi sektor ekonomi untuk memperkuat UMKM dan memperpendek rantai distribusi.
Lalu, revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur eksisting seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara. Dan yang kelima, peningkatan SDM dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari manusianya, bukan hanya proyeknya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi kembali menyatakan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai-nilai “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (ABS-SBK), agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam.
Ia berharap Rakor kali ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045.
Kondisi Ekonomi Sumbar
Dalam Rakor disampaikan, bahwa berdasarkan evaluasi 2022–2024, Kota Padang berkontribusi 25,87% terhadap ekonomi Sumatera Barat, diikuti Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%). Adapun ICOR Sumatera Barat rata-rata 6,7, menandakan perlunya peningkatan efisiensi investasi. Kemudian, sektor pertanian menyumbang 21,76% PDRB, diikuti perdagangan 16,41%, yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Adapun tantangan dan masalah ekonomi Sumbar saat ini di antaranya adalah pertumbuhan antarwilayah belum merata. Kemudian, ruuang fiskal terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. Selanuutnya, kondiri ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah, diperlukan dukungan Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, DJPb Sumbar, dan perguruan tinggi. Kemudian, kolaborasi pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal dalam pemetaan potensi investasi daerah.
Dengan semua strategi dan kerja sama atau kolaborasi diharapkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Sumatera Barat. Setiap daerah diharapkan mampu menggali dan menarik investasi sesuai potensi unggulannya.
Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatnya kesejahteraan rakyat, menurunkan angka kemiskinan, dan terciptanya lapangan kerja baru. Sehingga, Sumatera Barat akan tampil sebagai kekuatan ekonomi utama di Pulau Sumatera.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri menyampaikan Rakor ini merupakan tindak lanjut serasehan ekonomi Sumatera Barat tahun 2025 di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumbar pada Juli 2025 lalu.
Rakor juga untuk memetakan dan menggali potensi investasi di kabupaten/kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.
Kemudian, merumuskan upaya strategis dan rencana aksi kabupaten/kota dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai yang telah d tetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Baca juga: Sumbar Andalkan Energi Hijau Kejar Target Investasi Rp120 T - Pertumbuhan Ekonomi 7,3%
Adanya sinkronisasi sinergi dan harmonisasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berdaya saing dan berkelanjutan. Rakor dilaksanakan selama empat hari, 20-23 Oktober 2025. [*/adpsb]
