Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyebutkan bahwa daerah yang ia pimpin saat ini masih kekurangan penyuluh pertanian.
Apalagi, kata Mahyeldi, saat ini fokus pembangunan di Sumbar periode 2021-2026 lebih mengutamakan faktor pendorong pembangunan sektor pertanian.
"Penyuluh pertanian harus mampu mendorong peningkatan produktivitas yang cukup tajam, sehingga Sumbar bisa membantu terwujudnya swasembada pangan di Indonesia," ujar Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumbar tahun 2021 di Hotel Grand Zuri Padang, Kamis (2/9/2021).
Dijelaskan Mahyeldi, karena pembangunan di Sumbar secara umum fokus pada pembangunan, maka Pemprov Sumbar berkomitmen menyiapkan benih bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan) serta mengupayakan minimalisasi kerugian usaha tani, terutama kegagalan.
Untuk itu, jelas Mahyeldi, perlu didukung juga dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, mulai dari jajaran sampai ke tingkat lapangan, pemanfaatan sumberdaya alam, penerapan teknologi dan pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
Lalu, Mahyeldi juga berharap peran penyuluh pertanian bisa mengawal dan mendampingi serta mengoperasionalkan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan sebagai garda terdepan dalam membangun manusia pertanian.
Bahkan, saat ini, kata Mahyeldi, ada beberapa kabupaten satu orang merangkap 2-3 nagari, akibatnya dirasakan tugasnya sangat berat.
"Kita memang kekurangan penyuluhan pertanian. Kuncinya, pemberdayaan penyuluh dan petani hingga tingkat paling bawah harus dilakukan," katanya.
Memanggapi hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sumbar, Syafrizal menyebutkan, dilihat dari kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian mulai dari desa/ kelurahan/ nagari yang berjumlah 1.159, BPP 165, Kabupaten/kota dan provinsi 1.994 orang, sehingga kekurangan tenaga penyuluhan pertanian sebanyak 884 orang.
Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Dinas TPHP telah mengusulkan penambahan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB, untuk menyiapkan formasi untuk penerimaan penyuluhan pertanian.
Baca juga: Ajudan Gubernur Mahyeldi Dikte Kerja Jurnalis, AJI Padang: Preseden Buruk Kebebasan Pers di Sumbar
"Mengingat kekurangan penyuluh pertanian tersebut, perlu kita dioptimalkan pemanfaatan yang ada dengan memperhatikan kelengkapan sarana, prasarana, dan pembiayaannya," ujarnya. [*/zfk]
