Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk mendukung pelestarian budaya Minangkabau bagi generasi. Salah satunya, dengan kembali memasukkan mata pelajaran Budaya Minangkabau ke dalam kurikulum pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).
"Kita telah menerbitkan Pergub No. 36 tahun 2022 tentang Mata Pelajaran Keminangkabauan untuk kembali diterapkan sebagai salah satu mata pelajaran tambahan pada setiap Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan di Sumbar," ungkap Gubernur Mahyeldi, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) Kebudayaan bersama akademisi, budayawan dan tokoh adat di Auditorium Gubernuran, Senin (11/12/2023).
Menurut Mahyeldi, dengan adanya regulasi tersebut setiap siswa SMA dan SMK di Sumbar akan mampu memahami secara utuh tentang bagaimana pengimplementasian adat dan budaya Minangkabau yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat.
Selain itu, kata dia, hal itu juga amanat dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
"Tanggung jawab untuk pelestarian budaya ini bukan hanya menjadi sebuah tugas dari pemerintah dan seluruh insan kebudayaan di Indonesia, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral," tegasnya.
Apalagi, lanjut Mahyeldi, amanat tersebut juga telah semakin diperkuat dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat. Di mana, pada Pasal 5, telah secara jelas disebutkan bahwa 'Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)'.
"Artinya, UU tersebut mengakui bahwa adat, kekayaan sejarah, dan bahasa serta kesenian, ritual, dan kearifan lokal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sumatra Barat," jelas Mahyeldi.
Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Syaifullah mengatakan, FGD yang mengusung tema ‘Mahimpun Pangana Marajuik Wancana, Mewujudkan Kebudayaan Sumatra Barat’ itu bertujuan untuk menghimpun masukan-masukan tentang pelestarian kebudayaan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sumbar 2045.
"Untuk merumuskan itu, pemerintah membutuhkan sumbang saran dari akademisi dan tokoh adat," ujar Syaifullah.
Adapun para akademisi dan tokoh adat yang dihadirkan sebagai narasumber dalam FGD ini adalah Prof. Nursyrwan Effendi dan Budayawan Dr. Yulizal Yunus.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sambut Tuanku Raja Besar Negeri Sembilan yang Pulang Kampung ke Ranah Minang
Selain para akademisi dan tokoh adat Sumbar, juga tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, Kepala BPK Wilayah III, Kepala Balai Bahasa Sumbar, dan para kepala OPD Pemprov Sumbar. [*/adpsb)
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
