Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan, secara perlahan akan melakukan transformasi struktur pembangunan ekonomi.
Dari yang awalnya bertumpu kepada sumber daya alam (SDA), kata Mahyeldi, ke depan akan dialihkan ke sektor hilir, yakni perdagangan dan jasa modern melalui optimalisasi pada bidang lapangan usaha pertanian, perdagangan dan industri serta pariwisata.
Gubernur menilai hal itu penting, karena sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui transformasi.
“Pascapandemi Covid-19, ekonomi daerah mengalami perlambatan, kita perlu mengubah fokus struktur pembangunan ekonomi ke arah hilirisasi secara bertahap. Kita tidak bisa terus bergantung kepada sumber daya alam, tapi mulai masuk ke sektor perdagangan dan jasa modern,” ungkap Gubernur Mahyeldi ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024, di Padang, Selasa (21/3/2023).
Gubernur Mahyeldi meyakini, tahun 2021-2023 adalah waktu yang tepat untuk meletakkan fondasi transformasi ekonomi daerah, agar memiliki daya saing manufaktur ke depannya. Ia menyebut sektor perdagangan dan jasa modern cukup cocok untuk diterapkan, karena sesuai dengan karakter masyarakat Sumbar yang mayoritas berdagang dan bertani.
Untuk menyukseskan upaya tersebut, Mahyeldi menargetkan indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Sumbar pada tahun 2024 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi di atas 5%; Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita di atas Rp55 juta; Tingkat kemiskinan di bawah 6%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 74,23; Tingkat Pengangguran Terbuka di angka 5,70%; dan Giniratio sebesar 0,290.
“Meskipun pembangunan tahun 2024 Sumbar difokuskan kepada sektor perdagangan dan jasa modern, bukan berarti sektor lainnya akan diabaikan,” tegas Mahyeldi.
Pemprov Sumbar juga telah menyiapkan beberapa langkah dan strategi untuk mencapai target kinerja makro tersebut, dengan menitikberatkan pada beberapa aspek.
Antara lain, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang pada kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata, percepatan penurunan prevalensi stunting, serta meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja.
Kemudian, pembangunan yang inklusif, pengoptimalan pembangunan sektor pertanian dengan tetap mengalokasikan anggaran 10% dari total APBD.
Selanjutnya, mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung, sapi, kambing dan ungags. Lalu, mencetak 100 ribu milenial dan woman entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku UMKM melalui pememfaatan teknologi digital, membangun industri pariwisata bersama pemerintah kabupaten/kota, serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Zanariyah yang hadir secara online menyebutkan, antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, sangat vertikal. Artinya setiap penyusunan rencana harus disesuaikan terlebih dahulu dengan RKPD Pusat.
“Saya melihat, tema yang diusung dalam RKPD Provinsi Sumbar adalah mempercepat tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami mengingatkan agar dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan perencanaan nasional,” tegas Zanariyah.
Baca juga: Kampanye Produk Wajib Sertifikat Halal, Gubernur Mahyeldi: Sesuai Karakter Masyarakat Sumbar
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia, Oktorialdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sumbar, Forkopimda Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Bupati/Wali Kota se-Sumbar, dan para rektor. [adpsb]
