Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Dalam sejarah, Gubernur Sumbar telah dijabat sejumlah tokoh, dari latar belakang berbeda
Padang, Padangkita.com- Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (26/2/2021).
Dengan demikian, otomatis pasangan ini menambah panjang daftar pemimpin Sumbar. Dalam sejarahnya, Gubernur Sumbar telah dijabat sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang, mulai dari pendidik, birokrat, cendekiawan, militer, politikus, akademisi, guru besar, hingga ustaz.
Awal Kemerdekaan: Silih Berganti Residen dan Gubernur
Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sumatra Barat yang kita kenal sekarang berstatus keresidenan. Keresidenan Sumatra Barat dibentuk pada 1 Oktober 1945 dengan residen pertamanya yakni Muhammad Sjafei, seorang pendidik yang dikenal sebagai pendiri INS Kayutanam.
Jabatan Sjafei berlangsung singkat. Ia mengundurkan diri pada 15 November 1945. Selama ia menjabat, Sjafei telah meletakkan dasar-dasar bagi pemerintahan selanjutnya, khususnya mengenai penyusunan organisasi kepegawaian mulai dari atas sampai ke bawah, sehingga pemerintahan sipil dapat berjalan lancar sebagaimana .
Pengganti Sjafei adalah Roesad Datuk Perpatih Baringek, bekas demang pada masa kolonial Belanda. Penunjukan Roesad sempat menuai polemik karena "kedekatannya" dengan Belanda pada masa lampau. Roesad terpaksa hengkang sebagai residen pada 14 Maret 1946.
Selama Roesad menjabat, ia berjasa dalam melakukan perombakan pamong praja. Sebagian besar pejabat yang semula adalah mantan pegawai pemerintah Belanda dan Jepang diganti dengan "pemimpin rakyat", yakni tokoh yang dianggap paling mewakili daerah mereka.
Residen Sumatra Barat berikutnya dijabat oleh Mohammad Djamil, seorang dokter. Ia mulai menjabat pada 18 Maret 1946, dalam suasana perang melawan Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia.
Walau tanpa pengalaman politik, semangat juang Djamil begitu menggebu menentang Belanda. Ia terkenal dengan sebutan "Residen Lipat" karena menyerukan agar para pengkhianat "dilipat" (dibunuh) saja. Namun, Djamil memilih mengundurkan diri pada 1 Juli 1946, .
Sejarawan Universitas Negeri Padang (UNP) Mestika Zed mengatakan, selama satu tahun pertama kemerdekaan, tidak ada residen yang benar-benar sanggup atau mau memegang peranan sentral daerah.
“Selama tahun pertama perjalanan revolusi, jatuh bangun kekuasaan residen terjadi silih berganti,” tulis Mestika dalam buku Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1997).
Pasca-pengunduran diri Djamil, jabatan residen kosong beberapa minggu. Pada 20 Juli 1946, barulah Sumatra Barat memiliki residen yang baru, yakni Sutan Mohammad Rasjid.
Rasjid menjabat sebagai residen hingga 29 April 1947. Perjuangan yang belum terkonsolidasi dan upaya tentara Belanda untuk kembali menguasai Sumatra Barat menjadi tantangannya.
Jabatan residen yang terus silih berganti, menurut A.A. Navis, adalah hal wajar. Kedudukan residen dipandang sebagai "formalitas bahwa Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang teratur".
Setelah Rasjid, kepemimpinan Sumatra Barat dilanjutkan oleh Mohammad Nasroen, seorang birokrat. Ia kelak dikenal sebagai pelopor kajian filsafat Indonesia.
Jabatan Nasroen sebagai residen berakhir pada 15 April 1948, seiring keluarnya UU Nomor 10 Tahun 1948 yang menghapus status keresidenan di Indonesia. Selanjutnya, Sumatra Barat bersama Riau dan Jambi digabungkan dalam satu provinsi yakni Sumatra Tengah. Nasroen ditunjuk menjadi Gubernur Sumatra Tengah pertama.
Selama menjadi bagian dari Sumatra Tengah, Sumatra Barat menjadi basis sejumlah peristiwa penting. Ketika eksistensi Republik Indonesia terancam akibat Agresi Militer Belanda ke-2, para pemimpin Sumatra Barat berinisiatif membentuk PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara pada 19 Desember 1948.
Di tengah suasana darurat, jabatan gubernur yang sebelumnya dipegang oleh sipil diserahkan kepada militer. Terhitung dari Januari hingga Oktober 1949, Sumatra Tengah dipimpin oleh Gubernur Militer Sutan Mohammad Rasjid.
Setelah situasi berangsur pilih, kepemimpinan Sumatra Tengah kembali ke tangan Mohammad Nasroen, walaupun statusnya tetap sebagai gubernur militer. Namun, di tengah jabatannya, terjadi peristiwa Mosi Tan Tuah. yang berujung "didepaknya" Nasroen dari Sumatra Tengah pada 1 Agustus 1950.
Mengantisipasi kekosongan kepemimpinan Sumatra Tengah, pemerintah pusat melantik Ruslan Muljohardjo, seorang birokrat asal Jawa Tengah, sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Tengah pada 9 November 1950.
Pengangkatan gubernur yang bukan berasal dari Sumatra Tengah ini banyak ditentang. Pusat dianggap tidak menghargai aspirasi daerah. Walau demikian, pemerintah bukannya mengganti Ruslan, malah melantiknya sebagai Gubernur Sumatra Tengah definitif pada 1 Mei 1951. Ini pula yang menjadi bibit konflik berlarut antara Sumatra Tengah, khususnya Sumatra Barat dengan pemerintah pusat.
Pada 20 Desember 1956, Ahmad Husein mengambil alih jabatan Roeslan dan mengklaim dirinya sebagai Ketua Daerah Sumatra Tengah. Ia menganggap gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Konflik antara daerah dan pusat berlanjut dengan dideklarasikannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Ahmad Husein pada 15 Februari 1958.
