Beirut, Padangkita.com - Mustapha Adib resmi menjadi Perdana Menteri Libanon setelah mendapat dukungan dan berjanji akan melakukan reformasi besar-besaran dan menyelidiki ledakan Beirut secepatnya.
Menyadur The Guardian, Selasa (1/9/2020), Mustapha Adib mendapatkan 90 suara di antara para legislator di 128 anggota parlemen. Mantan duta besar Libanon untuk Jerman tersebut berbicara kepada wartawan tak lama setelah ia ditunjuk oleh presiden Michel Aoun, untuk membentuk pemerintahan baru.
Sedikitnya 180 orang tewas dan 6.000 lainnya luka-luka dalam ledakan 4 Agustus yang menghancurkan pelabuhan Beirut dan menyebabkan kerusakan luas pada kawasan pemukiman dan komersial.
Ledakan tersebut disebabkan oleh terbakarnya 2.750 ton amonium nitrat yang sudah disimpan selama enam tahun di gudang pelabuhan. Pemerintah mengundurkan diri kurang dari seminggu kemudian.
Dalam langkah pertamanya setelah diangkat, Adib mengunjungi Gemmayzeh, salah satu daerah yang paling parah terkena ledakan, dan berdialog dengan penduduk.
"Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan pemandangan yang menakutkan ini," kata Adib.
Reaksinya bercampur, dengan beberapa teriakan "Revolusi, revolusi!" dan menuntut Adib bisa menjadi perdana menteri yang independen jika dia dipilih oleh partai politik.
Baca juga: Demo Anti-Islam di Norwegia Ricuh Usai Aktivis Robek Alquran dan Cela Nabi Muhammad
"Kami menginginkan kebenaran, dan jika Anda tidak akan bekerja untuk kebenaran maka kami tidak menginginkan salah satu dari Anda," kata seorang pria kepada Adib saat kunjungan.
Adib mengatakan ingin membentuk pemerintahan dalam waktu singkat agar penyelidikan atas ledakan Beirut bisa dilakukan lebih cepat.
Sebelumnya, di istana presiden, Adib mengatakan dia akan membentuk kabinet yang berisikan para ahli dan bekerja dengan parlemen untuk "menempatkan negara di jalur yang tepat untuk mengakhiri drainase keuangan, ekonomi dan sosial yang berbahaya".
"Kesempatan di depan negara kita sempit, dan misi yang saya terima didasarkan pada semua kelompok politik yang menyadari hal itu." ujar Adib. Ia menambahkan reformasi harus segera dilakukan melalui kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). [*/try]
