Batusangkar, Padangkita.com - Sebanyak 8 (delapan) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangannya terkait Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (12/11/2024).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta turut dihadiri 24 orang anggota DPRD, Pjs. Bupati Arry Yuswandi, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Penyampaian pandangan secara berurutan yakni Fraksi PAN disampaikan Novrizal, Fraksi Umat Golkar disampaikan Heri Wildani, Fraksi PPP disampaikan Agus Topik, Fraksi Gerindra disampaikan Mulyani, Fraksi Nasdem disampaikan Noviandri, Fraksi PKB didampingi Yonarlis, Fraksi PKS disampaikan Nurzal dan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat disampaikan Syafril.
Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan mereka secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan agar alokasi anggaran di tahun 2025 dapat lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
"Sesuai tema Pembangunan Daerah yakni Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan, tujuan apakah yang akan dicapai Pemda Tahun 2025 terutama dalam peningkatan kualitas SDM terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting," sampai Jubir Heri Wildani.
Sementara Fraksi PPP melalui Jubir Agus Topik menyampaikan permintaan penjelasan tentang Ranperda APBD TA 2025 yang diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.
"Mohon penjelasan berapakah alokasi dana yang dipersiapkan Pemda untuk recovery pasca bencana Galodo pada tahun 2025," sampainya.
Fraksi PAN melalui Jubir Novrizal menyampaikan pelaksanaan program UHC atau berobat gratis di Tanah Datar sudah berjalan baik dimana setiap warga Tanah Datar yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan sudah dilayani dengan baik, namun ada beberapa kendala.
"Bagaimana warga Tanah Datar yang sakit di rantau dan pulang kampung karna karna ketiadaan biaya berobat, sedangkan UHC hanya berlaku sesuai KTP Tanah Datar, sementara untuk kepengurusan pindah domisili dari suatu daerah ke daerah lain juga memakan waktu yang lama, mohon penjelasan," katanya.
Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBD yang berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kita perlu memastikan bahwa APBD ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar," ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari proses pembahasan APBD 2025, yang diharapkan dapat disahkan tepat waktu agar program-program pemerintah dapat segera berjalan dan seluruh pandangan fraksi akan menjadi pertimbangan penting bagi tim penyusun APBD.
"Ini adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan bermanfaat bagi masyarakat Tanah Datar," tukasnya di akhir sidang.
Baca Juga: DPRD Tanah Datar Bahas Rancangan APBD Tahun 2025
Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas ranperda APBD 2024 pada hari Kamis 14 November 2024 mendatang. [djp]
