Padang, Padangkita.com – Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di Kota Padang dipastikan akan mendapatkan pengawalan ketat, baik secara hukum maupun kultural.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta puluhan tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas), keagamaan, dan kepemudaan, resmi menandatangani pernyataan sikap bersama untuk menjaga kondusivitas kota.
Prosesi penandatanganan kesepakatan yang memuat empat poin krusial tersebut berlangsung khidmat di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (13/2/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini adalah respons kolektif terhadap tantangan sosial yang kerap muncul saat bulan puasa, mulai dari potensi gesekan warga hingga kenakalan remaja.
"Kami berharap empat poin dalam pernyataan sikap ini kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari bersama kita jadikan Ramadan tahun ini momentum memperkuat persaudaraan, serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT," ujar Fadly Amran dalam sambutannya.
Dalam arahannya, Fadly menyoroti dua isu strategis yang menjadi fokus Ramadan tahun ini: pemulihan sosial pascabencana hidrometeorologi dan pembinaan generasi muda melalui program Smart Surau.
Menurut Fadly, Ramadan harus menjadi titik balik kebangkitan mental dan spiritual warga kota. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar.
"Ramadan tahun ini harus berbeda. Selain peningkatan kualitas ibadah, ini adalah ruang untuk mempererat harmoni sosial. Kita optimalkan Program Smart Surau bagi generasi muda agar mereka memiliki benteng akhlak yang kuat," tegas Fadly.
Ia juga menambahkan pentingnya empati sosial di tengah situasi pemulihan daerah.
"Kepedulian terhadap warga terdampak bencana harus kita tingkatkan. Jangan sampai ada saudara kita yang merasa sendirian di bulan suci ini," tambahnya.
Dokumen pernyataan sikap tersebut merinci empat aspek utama. Pertama, aspek keagamaan, di mana seluruh elemen sepakat menjaga kesucian bulan puasa dari segala bentuk maksiat dan ujaran kebencian. Program Pesantren Ramadan bagi pelajar juga menjadi prioritas.
Kedua, aspek sosial dan kebersamaan, yang menekankan pada penguatan silaturahmi lintas agama dan golongan. Ketiga, aspek kepemudaan yang menjadi sorotan tajam pemerintah.
Fadly meminta peran aktif tokoh adat untuk turun tangan mengawasi anak kemenakan dari bahaya tawuran dan balap liar yang kerap marak usai salat tarawih atau subuh.
"Peran Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Bundo Kanduang sangat vital sebagai garda terdepan. Kita harus pastikan anak-anak kita terhindar dari tawuran, judi, dan narkoba. Masjid harus jadi pusat kegiatan mereka, bukan jalanan," ucap Fadly mengingatkan.
Keempat, aspek ketertiban dan keamanan. Seluruh ormas berkomitmen mendukung penuh aparat TNI-Polri dan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, terutama di sekitar rumah ibadah agar masyarakat dapat menjalankan salat dengan khusyuk.
Baca Juga: Ramadan 1447 H, Pemko Padang Pangkas Jam Kerja ASN: Ibadah Jalan, Pelayanan Tetap Prima
Melalui kesepakatan ini, Pemko Padang berharap seluruh lapisan masyarakat memiliki satu visi yang sama: menciptakan Ramadan yang aman, damai, dan penuh berkah di Ranah Minang. [*/hdp]
