ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri (Foto: ist)
Padangkita.com - Organisasi masyarakat (ormas) Forum Masyarakat Minang (FMM) menyatakan penolakan kedatangan dan penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa kepada mantan Presiden Megawati Sukarno Putri oleh Universitas Negeri
Padang (UNP).
Wakil ketua FMM, Ibnu Aqil D Ghani dalam rilis yang diterima Padangkita.com, Jumat (22/09/2017) menyatakan Megawati Sukarno Putri dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima pengharagaan tersebut.
Dirinya juga mengingatkan kepada UNP, bahwa tidak selayaknya memberikan gelar kehormatan tersebut kepada Megawati tanpa adanya pertimbangan yang objektif dan ilmiah.
"Selain itu, UNP yang berada di dalam Ranah Minang, bahkan berfilosofi 'Alam Takambang Jadi Guru' tidak selayaknya memberikan gelar kehormatan secara serampangan. Pemebrian gelar kehormatan (DR. HC) seharusnya berdasarkan pertimbangan objketif dan ilmiah tanpa adanya motivasi politik dan kepentingan sesaat," tulis salah satu pernyataan yang disampaikan FMM.
FMM juga menyatakan bahwa berdasarkan permendikbud Nomor 21 tahun 2013 tentang pemberian gelar kehormatan harus diberikan kepada seorang sarjana. Sedangkan menurut FMM, Megawati bukan seorang sarjana sehingga tidak layak menerima pengharagaan
tersebut.
Oleh karen itu, FMM meminta kepada rektor Universitas Negeri Padang dan seluruh pihak yang berwenang untuk membatalkan rencana pemberian gelar doktor kehormatan kepada putri mantan presiden Sukarno tersebut.
Surat pernyataan FMM terkait penolakan pembarian gelar doktor kehormatan tersebut ditembuskan kepada Menristekdikti, Dirjen Dikti, Gubernur Sumbar, Ketua DPRD SUmbar dan Ketua DPW PDI-P Sumbar.
Sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri mengatakan bahwa Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri dianugerahi doktor kehormatan dari Universitas Negeri Padang di bidang Politik Pendidikan.
Menurutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan ini dianggap berhasil mengubah paradigma pendidikan nasional sejak awal reformasi yang dampak manfaatnya dirasakan sampai sekarang.
Hal ini diungkapkan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri saat bertemu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam acara focus group discussion (FGD) di kampus UNP, Padang, Selasa (19/09/2017).
Ganefri menyatakan, doktor kehormatan diberikan karena rekam jejak Megawati yang cukup panjang dan fonomemal di bidang politik pendidikan.
“Ibu Megawati luar biasa berjasa dalam sistem pendidikan nasional ketika beliau saat menjabat sebagai presiden telah mengubah paradigma pendidikan nasional,” ujarnya, sebagaimana rilis yang disampaikan PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Menurut Ganefri, lahirnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 ketika Megawati menjabat sebagai Presiden mengimplementasikan amanat konstitusi tentang alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan.
(Aidil Sikumbang)
