Padang, Padangkita.com – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Andalas (Unand) mendapat kehormatan besar menjadi tuan rumah Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 2025.
Acara bergengsi ini berlangsung dari 27 hingga 29 Juni di The ZHM Premiere Hotel Padang, mempertemukan para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan kedokteran nasional. Pembukaan muktamar diresmikan langsung oleh Dirjen Dikti Kemendiktisaintek, Prof. Khairul Munadi, didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Dalam sambutannya, Dirjen Dikti Kemendiktisaintek, Prof. Khairul Munadi, menekankan komitmen kementerian untuk terus memperkuat akses dan meningkatkan mutu pendidikan kedokteran di Indonesia. Upaya ini mencakup pembukaan fakultas kedokteran baru, akademi keperawatan, dan berbagai program spesialis.
"Tentu saja ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita semua dalam menindaklanjuti apa yang sudah digariskan dalam Asta Cita oleh Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Saya yakin ini sangat mungkin dilakukan bila kita bersama-sama melakukan konsolidasi dan interaksi dalam hal-hal strategis," tutur Prof. Khairul, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas institusi.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Rektor Unand Efa Yonnedi, Ketua Umum PP AIPKI Prof. Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran Unand dr. Sukri Rahman, jajaran direksi rumah sakit, serta para peserta Muktamar AIPKI 2025 dari seluruh Indonesia.
Prof. Khairul menambahkan bahwa dari segi sumber daya manusia (SDM) sebenarnya sudah cukup memadai. Tantangannya kini ada pada langkah bersama antara pimpinan fakultas kedokteran dengan pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kesehatan.
"Dalam konteks ini, kita bisa mewujudkan harapan Bapak Presiden untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di kampus-kampus dalam negeri," harapnya.
Ketua Umum PP AIPKI, Prof. dr. Budi Santoso, mengungkapkan data yang mencengangkan. Saat ini, tercatat 127 fakultas kedokteran, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun 2022 yang hanya 76 fakultas.
"Dalam tiga tahun terakhir, jumlahnya sudah meningkat sedemikian banyaknya, dan masih ada beberapa institusi yang menunggu antrean untuk diresmikan atau membuka pendaftarannya," jelas Prof. Budi.
Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah fakultas kedokteran, akademi keperawatan, dan program studi spesialis.
"Tentu saja hal ini kita anggap sebuah peluang besar. Namun, dengan peningkatan jumlah fakultas kedokteran, syarat-syarat terkait kualitas harus tetap menjadi prioritas utama untuk pendirian. Diharapkan ada kendali mutu, kualitas tetap dipertahankan, dan kendali biaya agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati akses untuk menjadi dokter," tegasnya, menekankan pentingnya menjaga standar pendidikan di tengah ekspansi.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara blak-blakan mengakui bahwa provinsinya masih mengalami kekurangan dokter yang signifikan.
Berdasarkan data penduduk Sumatera Barat tahun 2024 yang berjumlah 5,8 juta jiwa, dengan jumlah dokter umum 2.714 orang, rasio dokter di Sumatera Barat saat ini hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Artinya, Sumatera Barat masih membutuhkan sekitar 3.122 dokter lagi untuk mencapai rasio ideal.
"Bayangkan, kita punya empat fakultas kedokteran di Sumatera Barat, tapi kita masih kekurangan dokter. Apalagi provinsi yang hanya memiliki satu fakultas kedokteran. Oleh sebab itu, memang perlu pemerataan dan penyebaran, serta pertumbuhan fakultas kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," harap Gubernur Mahyeldi, menyoroti urgensi penambahan jumlah lulusan dokter secara merata.
Menanggapi tantangan ini, Rektor Unand, Efa Yonnedi, menegaskan komitmen kampusnya melalui Fakultas Kedokteran untuk terus memperkuat sistem kesehatan nasional. "Saat ini, kami tengah mendorong jejaring rumah sakit pendidikan, pengembangan riset translasi, peningkatan publikasi ilmiah, serta akselerasi akreditasi internasional," ungkap Rektor.
Ia juga menambahkan bahwa Unand mendukung penuh tata kelola fakultas kedokteran yang bersih, transparan, dan akuntabel. "Kepemimpinan dekan dan manajerial fakultas sangat menentukan keberhasilan reformasi institusional yang kita galakkan bersama," tukasnya, menunjukkan fokus pada perbaikan internal untuk mendukung visi nasional.
Baca Juga: Hanya ada 6 Orang, Sumatra Barat Kekurangan Dokter Forensik dan Medikolegal
Muktamar AIPKI 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi bersama dalam mengatasi berbagai isu pendidikan kedokteran, demi menghasilkan tenaga medis berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. [*/hdp]
