Jakarta, Padangkita.com - Biaya pembangunan tol di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mahal ketimbang tol yang dibangun di era pemerintahan sebelumnya. Demikian penilaian ekonom senior Faisal Basri.
"Di era Jokowi untuk membangun -ini contoh saja- saya tidak menjelaskan secara definisi, untuk menambah 1 km jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50% lebih banyak dari sebelum-sebelumnya," katanya dalam webinar, Sabtu (29/1/2022) dikutip daridetik.com.
Diketahui, dalam 7 tahun terakhir, era pemerintahan Jokowi gencar membangun banyak ruas jalan tol di seluruh Indonesia, baik di bagian timur hingga barat, seperti Jalan Tol Trans Sumatera yang menyambungkan konektivitas dari Provinsi Lampung hingga Aceh.
Faisal menggunakan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mengukur rasio efisiensi investasi. Dia menjelaskan ICOR Indonesia saat ini 6,5, sementara sebelumnya di kisaran 4.
Menurutnya hal itu disebabkan oleh KKN alias Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam hal pembangunan tol dia mencontohkan kolusi tender atau penunjukan langsung.
"Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark (tolok ukur) yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal," jelasnya.
Baca Juga : Demi Bayar Hutang, Hutama Karya Jual Lima Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
Dia juga khawatir pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) akan sarat dengan KKN sehingga jumbonya dana yang digelontorkan tak sebanding dengan hasilnya.
"Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit, inilah pengertian ICOR ini sehingga proyek-proyeknya mubazir," tegas dia.
Baca Juga : Jalan Tol Terpanjang di Indonesia yang Bakal Dijual Ternyata Termasuk Tol Trans Sumatera
Lebih jauh Faisal menilai, makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini menurutnya jelas memuat negara merugi. [*/Pkt]