Padang, Padangkita.com – Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi pemerintah kota (Pemko) terkait pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Ia menegaskan, untuk menyelamatkan program unggulan seperti BPJS Gratis dan Smart Surau, diperlukan gerakan dan intervensi politik yang kuat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pekan Politik VIII yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand), di Auditorium Unand, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Membentuk Generasi Muda Menuju Politik yang Progresif, Bermoral, dan Inklusif”. Fadly menekankan pentingnya membangun politik yang progresif, bermoral berdasarkan jati diri agama dan budaya, serta inklusif.
“Inklusif artinya no one left behind, politik harus mengayomi semua pihak, dari mahasiswa, petani, hingga kaum disabilitas,” ujarnya.
Fadly mencontohkan, kondisi pemotongan anggaran saat ini menuntut adanya gerakan politik yang lincah. Ia menyebut setiap kebijakan di Kota Padang, termasuk program populis, lahir dari keputusan politik.
“Semua perlu gerakan politik. Perlu intervensi dan komunikasi dengan DPRD, dinas terkait, masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Politik harus cair, prinsipnya adalah menggerakkan segala potensi, agar apa yang dijanjikan kepada masyarakat dapat terwujud,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran juga menyoroti rendahnya partisipasi anak muda dalam politik. Ia memaparkan data, dari 68,3 persen anak muda yang terpapar berita politik, hanya sekitar 14,6 persen yang tercatat aktif berpartisipasi.
“Sayang bila potensi besar anak muda berhenti di partisipasi rendah, padahal mereka peduli terhadap isu-isu penting seperti lapangan kerja, pelatihan, inklusivitas, dan kesetaraan gender. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk menggunakan hak politiknya, baik secara langsung maupun melalui pengaruh terhadap kebijakan publik,” katanya.
Fadly mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan di tengah kepercayaan publik yang masih fluktuatif akibat isu politik uang dan kasus korupsi.
Baca Juga: Gelar Mutasi, Wali Kota Padang Tuntut Pejabat Kreatif Hadapi Pemotongan Anggaran
“Gunakan media untuk mengedukasi, bukan memprovokasi. Jadilah influencer yang membawa pengaruh baik. Politik bukan sekadar kekuasaan, tapi amanah untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [*/hdp]
