Fadli Zon: Politik Identitas Menguat Karena Negara Abai Terhadap Keadilan Sosial

Fadli Zon: Politik Identitas Menguat Karena Negara Abai Terhadap Keadilan Sosial

Sumber: dpr.go.id

Lampiran Gambar

Sumber: dpr.go.id

Padangkita.com - Di penghujung tahun 2017, Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan refleksi atas kehidupan politik dalam satu tahun terakhir.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, ada beberapa kata kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017, yaitu hoax, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas.

"Semuanya bukanlah isu yang menyenangkan," tukasnya.

Sepanjang tahun 2017, Fadli menilai wajah dunia politik Indonesia sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI. Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoax, yang oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional.

“Sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat kita berkaca diri. Politik identitas erat kaitanya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat. Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tak berguna. Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?!,” ujar Fadli, sebagaimana dicuplik dari dpr.go.id.

Sejak awal, Fadli berpandangan, jika benturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan semata sebagai persoalan "sektarian versus kebhinekaan.

Meminjam analisisnya Inglehart dan Norris, sambungnya, populisme biasanya berkembang karena dua faktor, yaitu kesenjangan ekonomi dan terjadinya benturan kebudayaan.

“Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial. Jangan lupa, indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan,” tandasnya.

Di luar soal ekonomi, Fadli menilai benturan kultural juga bisa jadi pemicu munculnya populisme.  Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang.

"Ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan bahkan—entah secara sengaja maupun tak sengaja—sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut. Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi,” katanya lagi.

Itu sebabnya, ungkap Fadli, resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik, termasuk politik tata ruang, yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.

“Kita akan segera menginjak tahun politik. Penting buat pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yang turut mengeruhkan suasana. Kita lihat kasus Saracen, misalnya. Polisi awalnya mengekspose kasus Saracen seolah ini adalah kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial. Masyarakat kita dulu menanggapinya dengan heboh,” tegasnya.

Sayangnya, lanjut dia, yang bisa kita baca dari proses peradilan yang tengah berjalan, tuduhan-tuduhan polisi yang bombastis tadi tak ada yang masuk dalam dakwaan jaksa. Artinya, tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan.

"Kita tentu berharap agar ke depannya  bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat,” tambahnya

Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma.

"Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas," tandas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Baca Juga

Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejagung agar Patgulipat Tak Terulang
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejagung agar Patgulipat Tak Terulang
RDP Komisi VII DPR dengan PT PHE Hasilkan 6 Butir Kesimpulan
RDP Komisi VII DPR dengan PT PHE Hasilkan 6 Butir Kesimpulan
Kenang Kejayaan 1986, Hetifah Sjaifudian Apresiasi Timnas Indonesia Sikat Vietnam 3-0
Kenang Kejayaan 1986, Hetifah Sjaifudian Apresiasi Timnas Indonesia Sikat Vietnam 3-0
Terminal Bayangan di Lampung jadi Sorotan Komisi V DPR saat Pantau Persiapan Mudik
Terminal Bayangan di Lampung jadi Sorotan Komisi V DPR saat Pantau Persiapan Mudik