Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memaparkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumbar tahun 2024, di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Rabu (3/7/2024).
Ia menyatakan, Pemprov Sumbar terus berupaya memperbaiki kinerja secara berkelanjutan agar lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak lebih nyata bagi masyarakat.
"Pemprov Sumbar saat ini menyandang predikat BB (Sangat Baik) dalam penilaian SAKIP, tapi ini sudah sembilan tahun berturut-turut. Kita berharap, agar pada penilaian SAKIP 2024 bisa meraih predikat A (Memuaskan)," ungkap Mahyeldi dalam paparannya di hadapan Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN RB.
Untuk meraih predikat yang lebih baik, lanjut Mahyeldi, setiap OPD Pemprov Sumbar beserta pemerintahan di kabupaten/kota perlu bekerja dengan niat, pikiran, bicara, dan tindakan yang lebih baik. Sehingga, hasil kinerja yang diraih juga lebih baik. Terlebih, penilaian SAKIP menjadi salah satu poin untuk memberikan reward dan menjatuhkan punishment terhadap OPD.
"Senin lalu kita telah menyerahkan hasil penilaian SAKIP untuk 51 OPD di lingkup Pemprov, di mana ada 16 OPD yang meraih predikat A. Meski meningkat 5 OPD ketimbang tahun lalu, jumlah 16 OPD itu masih terlalu sedikit. Oleh karena itu, kita juga memberi peringatan kepada 10 OPD yang masih meraih predikat B (Baik), untuk bisa naik minimal meraih predikat BB," ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, telah dan terus berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan, agar kinerja pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak lebih nyata bagi masyarakat. Upaya itu antara lain dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Kementerian PAN RB atas hasil penilaian SAKIP tahun 2023.
"Dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN RB, kita jadi tahu apa yang menjadi kekurangan selama ini, dan bagaimana kita menyiapkan strategi serta melakukan aksi untuk meminimalisasi kekurangan itu," ungkap Mahyeldi dalam paparan yang diikuti oleh seluruh kepala OPD Pemprov Sumbar.
Ia merinci, sembilan poin tindak lanjut yang telah dan terus dilakukan itu antara lain, yakni (1) meninjau ulang (reviu) dokumen SAKIP seluruh OPD, (2) memverifikasi dokumen SAKIP 2024 pada situs e-SAKIP Reviu (ESR) Menpan RB, (3) merevisi Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang SAKIP, serta (4) mengembangkan aplikasi e-SAKIP Sumbar.
Tindak lanjut berikutnya, (5) melakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan meninjau target kinerja tahun 2024, (6) mengubah target perjanjian kinerja KDH tahun 2024, (7) mempublikasikan laporan kinerja perangkat daerah dan Pemprov Sumbar tahun 2024, (8) memonitor tindak lanjut atas LHE Menpan dan LHE APIP tahun 2023, serta (9) mengadakan lokakarya evaluasi SAKIP secara berkala.
"Rekomendasi Men-PAN RB menjadi acuan bagi kami untuk diturunkan ke seluruh perangkat daerah dalam bentuk tindak lanjut. Kami meminta setiap Kepala OPD menurunkannya ke setiap bidang dan bagian. Sebab kami yakin, kesuksesan organisasi tidak bisa dicapai sendirian oleh Kepala OPD. Oleh karena itu, kami juga menegaskan pentingnya harmonisasi di setiap OPD, dan kami terus memantau itu," ucap Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Akhmad Hasmy mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki potensi yang besar dan memang sudah selaiknya meraih predikat yang lebih baik dari BB dalam penilaian SAKIP.
Baca juga: 16 OPD Predikat A, Gubernur Mahyeldi Ingatkan Penilaian SAKIP Berpengaruh ke Insentif Daerah
"Oleh karena itu, kami terus mendorong teman-teman di Pemprov Sumbar agar bisa lebih baik, sehingga teman-teman di pemerintahan kabupaten/kota bisa belajar ke provinsi. Berdasarkan pra-evaluasi kita, terlihat ada progres yang sangat baik di Pemprov Sumbar, sehingga dalam evaluasi pendalaman kali ini kami berharap progresnya bisa lebih baik lagi,” kata Akhmad.
[*/adpsb]
