Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmen serius dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Guna memastikan program tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan, Wali Kota Padang, Fadly Amran, memimpin langsung Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).

Rapat evaluasi strategis ini difungsikan sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kualitas layanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Kota Padang.

Iklan

Dalam arahannya, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa Program MBG memiliki dimensi manfaat yang sangat luas. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga dirancang untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat akar rumput.

Hal tersebut dapat dicapai melalui pelibatan aktif para pelaku usaha dan produsen lokal dalam ekosistem rantai pasok pangan, seperti pedagang pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga peternak daerah.

Iklan

Fadly Amran menilai keberhasilan implementasi program ini tidak semata-mata ditentukan oleh aktivitas operasional dapur harian. Lebih dari itu, kesuksesan sangat bergantung pada sistem pendataan yang akurat, pemetaan kebutuhan masing-masing SPPG, jaminan ketersediaan bahan baku yang higienis, sistem distribusi yang tepat sasaran, hingga daya terima masyarakat terhadap program tersebut.

Menyongsong tahapan penilaian kelayakan atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN), Wali Kota mendorong seluruh elemen pengelola SPPG di Kota Padang untuk melakukan persiapan matang. Ia menuntut agar setiap dapur MBG mampu memenuhi standar operasional tertinggi yang mencakup mutu layanan, kebersihan sanitasi, keamanan pangan, dan transparansi tata kelola.

Selain kualitas pangan, pemenuhan infrastruktur pendukung juga menjadi sorotan utama. Wali Kota secara khusus menginstruksikan Perumda Air Minum Kota Padang dan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan akses air bersih yang memadai di setiap titik dapur SPPG. Ia juga mengingatkan pihak yayasan dan pengelola SPPG agar senantiasa tertib administrasi, khususnya terkait regulasi pembangunan gedung dan izin pemanfaatan lahan di Kota Padang.

“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran di hadapan para peserta rapat.

Iklan

“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, melaporkan bahwa proses pemantauan dan evaluasi MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan. Langkah ini diambil guna mendeteksi secara dini kendala di lapangan dan memastikan seluruh tahapan berjalan optimal.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 72 unit SPPG telah beroperasi secara aktif di Kota Padang. Angka ini merepresentasikan sekitar 75 persen dari total target 96 SPPG yang dicanangkan. Pemerintah Kota (Pemko) Padang optimistis sisa kekurangan 24 SPPG tersebut dapat segera dirampungkan dan beroperasi penuh dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Sejauh ini, tren pelaksanaan MBG di wilayah tersebut dilaporkan berjalan dengan sangat baik dan kondusif.

“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” pungkas Alfiadi.

Baca Juga: Padang Siap Jadi Penopang Pangan Program MBG, Tingkatkan Produksi Lokal Sayur dan Protein Hewani

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatra Barat Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan yayasan mitra SPPG. [*/hdp]