Padang, Padangkita.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat estimasi kerugian akibat bencana alam berupaba banjir, tanah longsor yang dipicu cuaca ekstrem, mencapai hampir Rp5 miliar. Angka ini belum termasuk kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, dan rumah warga.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara berdasarkan laporan kabupaten/kota per Selasa (25/11) pukul 16.00 WIB.
Cuaca ekstrem yang melanda Sumbar sejak Sabtu (22/11/2025) telah memicu bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang di sejumlah daerah. Kabupaten Padang Pariaman, Agam dan Kota Padang tercatat mengalami dampak paling besar, disusul Kabupaten Limapuluh Kota, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat serta beberapa daerah lainnya.
Arry menjelaskan bahwa angka kerugian tersebut berpotensi bertambah seiring proses asesmen detail yang masih berlangsung.
“Perkiraan kerugian sementara sekitar Rp 4,9 miliar lebih. Ini baru perkiraan awal. Tim di lapangan terus melakukan verifikasi agar kita mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana dan kebutuhan intervensi pemulihan,” ujar Arry di Padang, Selasa (25/11/2025).
Sekdaprov Sumbar memastikan, sejak awal kejadian bencana, Pemprov Sumbar sudah menggerakkan seluruh perangkat untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ia pun menegaskan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar respons berjalan cepat dan terarah.
“Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan, didukung OPD teknis, TNI dan Polri, serta pemerintah kabupaten/kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan, dan layanan dasar diupayakan tetap stabil,” ujarnya.
Arry menambahkan bahwa asesmen menyeluruh terhadap rumah warga, fasilitas umum, lahan pertanian, dan infrastruktur akan dipercepat segera setelah kondisi lapangan memungkinkan.
Baca juga: Turun ke Lokasi Banjir di Batu Busuak, Vasko Minta Warga Tak Bertahan di Rumah Kawasan Rawan
“Data kerusakan yang valid sangat penting bagi pemerintah untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tutupnya. [*/adpsb]
