Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus berupaya memperkuat basis data pelaku usaha di daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui sosialisasi program Pendataan dan Verifikasi Data UMKM yang digelar di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Minggu (24/5/2026).

Pemerintah menegaskan bahwa proses pendataan ini murni bertujuan untuk pemetaan dan pembinaan, bukan merupakan bentuk razia, penertiban, ataupun upaya mempersulit langkah pelaku usaha di lapangan. Kegiatan ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Iklan

Melalui pendataan ini, pemerintah mengklasifikasikan skala usaha berdasarkan modal dan omzet penjualan tahunan secara rinci. Usaha mikro ditetapkan bagi entitas yang memiliki modal maksimal Rp1 miliar dengan omzet tahunan hingga Rp2 miliar. Selanjutnya, usaha kecil berada pada rentang modal Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dengan omzet Rp2 miliar sampai Rp15 miliar per tahun. Sementara itu, kriteria usaha menengah mencakup rentang modal Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dengan omzet tahunan mencapai Rp15 miliar sampai Rp50 miliar.

Menariknya, para pelaku usaha mikro yang mencatatkan omzet maksimal Rp2 miliar per tahun akan secara otomatis ditetapkan sebagai mitra binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Status binaan ini membuka peluang emas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari program pembinaan berkelanjutan, pendampingan kepengurusan legalitas dan perizinan, akses promosi produk, pelatihan kewirausahaan, hingga dukungan pengembangan usaha ke tingkat yang lebih tinggi.

Iklan

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, menegaskan pentingnya pemutakhiran data ini sebagai fondasi utama bagi penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada rakyat.

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang kembali melaksanakan kegiatan Pendataan dan Verifikasi Data UMKM di lapangan. Tujuannya adalah agar pemerintah punya data yang akurat untuk menyusun program pembinaan yang pas dan tepat sasaran untuk UMKM Kota Padang. Mulai dari bantuan legalitas, fasilitasi sertifikasi halal, sampai kelas inkubasi dan pasar ekspor,” ujar Teddy Antonius memaparkan visi besarnya.

Ia juga berpesan agar para pelaku usaha tidak perlu khawatir atau enggan dengan kedatangan petugas pendataan yang akan mulai menyebar ke berbagai sudut kota pada bulan Juni 2026 mendatang.

“Petugas kami yang berkunjung ke restoran, rumah makan, kafe, atau toko, jangan ragu untuk menyambutnya, ya. Mereka bertugas dengan sopan, profesional, dan membawa identitas resmi, kegiatan akan berlangsung mulai bulan Juni 2026. Data yang akurat, kebijakan tepat, UMKM Padang makin hebat, UMKM Kota Padang naik kelas,” tambahnya.

Iklan

Senada dengan hal tersebut, Nila Surya Devi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang juga mengimbau seluruh elemen pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya di sektor kuliner yang terus menjamur, untuk bersikap kooperatif saat pendataan berlangsung.

“Karena itu kami mengajak seluruh pelaku usaha, termasuk restoran, rumah makan, dan kafe di Kota Padang, untuk menerima petugas pendataan dengan baik. Cukup luangkan waktu sedikit untuk memberikan informasi usaha yang diperlukan. Mari kita dukung pendataan pelaku usaha Kota Padang untuk UMKM yang lebih maju,” ucap Nila Surya Devi mengajak masyarakat.

Lebih lanjut, Lani Widya Putri, yang juga turut hadir dalam jajaran narasumber sosialisasi tersebut, memberikan jaminan terkait kenyamanan dan prosedur pendataan di lapangan.

Baca Juga: Punya 120 Ribu Pelaku Usaha, Forum UMKM Kota Padang Resmi Dikukuhkan

“Petugas akan datang dengan identitas lengkap dan juga akan menjalankan tugas dengan sopan serta profesional. Data yang akurat membantu kebijakan yang tepat,” tutur Lani Widya Putri menutup penjelasan. [*/hdp]