Akan tetapi fakta di lapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh wali nagari yang baru.
"Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh–sungguh oleh Pemerintah. Dan membuat aturan yang jelas tentang proses penggantian aparatur nagari," jelasnya.
Kemudian soal pengelolaan dana desa, DPRD melihat peran dari pada Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) belum maksimal, padahal dana yang dikelola oleh desa cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD memberi saran kepada pemerintah daerah untuk dapat memberdayakan PD dan PLD ini secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dan akhirnya dana yang dikelola oleh nagari dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara tepat guna.
Rekomendasi ke empat tertuju kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk dapat membentuk kelompok-kelompok literasi mulai dari kampung, nagari, sekolah dan lainnya. Hal ini tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada koordinasi lintas sektoral dan dukungan dana.
Arsip adalah suatu benda yang sangat berharga, akan tetapi kebanyakan arsip dianggap sebagai yang sepele, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan belum pernah tersandung dengan suatu kasus yang membutuhkan arsip.
Untuk itu, DPRD menyarankan kepada pemerintah untuk dapat menerima pegawai yang berlatar belakang arsip dan memberikan pelatihan yang berhubungan dengan kearsipan.
"Begitu pentingnya Pustaka dan Arsip oleh Pemerintah Pusat, kita Kabupaten Pessel diberikan gedung yang sangat mewah dan megah. Diharapkan di gedung ini akan lahir intelektual-intelektual baru dan arsiparis yang berpotensi dan bersaing.”
“Namun dari laporan yang kami terima untuk biaya perawatan dan pemeliharan gedung ini seperti halnya tenaga kebersihan, tenaga keamanan belum tersedia. Oleh sebab itu kami harapkan kepada pemerintah untuk dapat menambah anggaran sesuai yang dibutuhkan.”
Tambah Pos Pemadam Kebakaran
Rekomendasi ke lima soal Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. DPRD menyarankan agar anggota Satpol PP dan Damkar mendapatkan pembekalan yang cukup dan penambahan Pos Damkar.
