DPRD Pessel Sampaikan 13 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Pessel

Berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Pessel menggelar rapat paripurna istimewa, penyampaian rekomendasi LKPj.

Rapat paripurna istimewa DPRD Pessel dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2020, Selasa (20/4/2021). [Foto: Nik/Padangkita.com]

Berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Pessel menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPj bupati tahun 2020.

Painan, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2020, Selasa (20/4/2021).

Ketua DPRD Pessel Ermizen mengatakan, penyampaian rekomendasi terhadap LKPj, merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada (6/4/2021) lalu. Pembacaan rekomendasi itu, dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Pessel Aprial Habbas.

Aprial menegaskan LKPj tersebut bukan hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan regulasi yang ada, akan tetapi dengan laporan itu bagi lembaga DPRD menjadi dasar untuk memberikan masukan/rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Rekomendasi ini dimulai dari pemerintahan umum seperti pemerintahan kecamatan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan ke nagari-nagari, kecamatan memerlukan angggaran yang cukup, akan tetapi dari pantauan DPRD di lapangan anggaran kecamatan masih kurang.

"Untuk itu kami sarankan kepda pemerintah memperhatikan kebutuhan real pada kecamatan, sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan sebagai mana diharapkan," ujarnya.

Selanjutnya, rekomendasi juga ditujukan kepada Inspektorat Daerah. DPRD meminta agar peningkatan kapasitas auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah melalui pelatihan, dan selanjutnya juga disarankan perlu sarjana teknik di bidang pengawasan terutama untuk pengawasan infrastruktur jalan, jembatan serta pembangunan lainnya.

Di samping hal tersebut, perlu jadi perhatian pemerintah untuk dapat memberikan anggaran kepada Inspektorat sesuai dengan peraturan sehingga cakupan pemeriksaan lebih luas karena Pessel memiliki 15 kecamatan dan 182 nagari.

Rekomendasi ke tiga terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menciptakan aparatur yang mempunyai kompentensi tidak mudah dan tidak bisa diciptakan seketika. Perlu waktu dan dana.

Halaman:

Baca Juga

Wagub Vasko Tegaskan TMMD Program Terpadu Menyentuh Langsung Kebutuhan Masyarakat
Wagub Vasko Tegaskan TMMD Program Terpadu Menyentuh Langsung Kebutuhan Masyarakat
Kejar Skor IKPA 100, Bawaslu Pesisir Selatan Ajak Kolaborasi KPPN Painan
Kejar Skor IKPA 100, Bawaslu Pesisir Selatan Ajak Kolaborasi KPPN Painan
Sea Walker Mandeh, Nikmati Wahana Berjalan di Bawah Laut Pertama di Sumatera Barat
Sea Walker Mandeh, Nikmati Wahana Berjalan di Bawah Laut Pertama di Sumatera Barat
Gubernur Mahyeldi Ungkap Besaran Bantuan untuk Rumah yang Rusak Akibat Bencana
Gubernur Mahyeldi Ungkap Besaran Bantuan untuk Rumah yang Rusak Akibat Bencana
Pessel Siapkan 62 Unit Huntara di Bayang Utara, Gubernur Mahyeldi Minta Percepat Pembangunan
Pessel Siapkan 62 Unit Huntara di Bayang Utara, Gubernur Mahyeldi Minta Percepat Pembangunan
Pemprov Transfer Dana Tanggap Darurat Pessel Rp5,7 Miliar, Mahyeldi: Kalau Kurang, Ditambah
Pemprov Transfer Dana Tanggap Darurat Pessel Rp5,7 Miliar, Mahyeldi: Kalau Kurang, Ditambah