DPRD Pessel Sampaikan 13 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Pessel

Berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Pessel menggelar rapat paripurna istimewa, penyampaian rekomendasi LKPj.

Rapat paripurna istimewa DPRD Pessel dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2020, Selasa (20/4/2021). [Foto: Nik/Padangkita.com]

Berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Pessel menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPj bupati tahun 2020.

Painan, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2020, Selasa (20/4/2021).

Ketua DPRD Pessel Ermizen mengatakan, penyampaian rekomendasi terhadap LKPj, merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj 2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada (6/4/2021) lalu. Pembacaan rekomendasi itu, dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Pessel Aprial Habbas.

Aprial menegaskan LKPj tersebut bukan hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan regulasi yang ada, akan tetapi dengan laporan itu bagi lembaga DPRD menjadi dasar untuk memberikan masukan/rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Rekomendasi ini dimulai dari pemerintahan umum seperti pemerintahan kecamatan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan ke nagari-nagari, kecamatan memerlukan angggaran yang cukup, akan tetapi dari pantauan DPRD di lapangan anggaran kecamatan masih kurang.

"Untuk itu kami sarankan kepda pemerintah memperhatikan kebutuhan real pada kecamatan, sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan sebagai mana diharapkan," ujarnya.

Selanjutnya, rekomendasi juga ditujukan kepada Inspektorat Daerah. DPRD meminta agar peningkatan kapasitas auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah melalui pelatihan, dan selanjutnya juga disarankan perlu sarjana teknik di bidang pengawasan terutama untuk pengawasan infrastruktur jalan, jembatan serta pembangunan lainnya.

Di samping hal tersebut, perlu jadi perhatian pemerintah untuk dapat memberikan anggaran kepada Inspektorat sesuai dengan peraturan sehingga cakupan pemeriksaan lebih luas karena Pessel memiliki 15 kecamatan dan 182 nagari.

Rekomendasi ke tiga terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menciptakan aparatur yang mempunyai kompentensi tidak mudah dan tidak bisa diciptakan seketika. Perlu waktu dan dana.

Halaman:

Baca Juga

Nyaman Berlibur Lebaran di Pessel tanpa Pungli - Premanisme dan 'Main Pakuak' Harga Makanan
Nyaman Berlibur Lebaran di Pessel tanpa Pungli - Premanisme dan 'Main Pakuak' Harga Makanan
Perintahkan BPKAD segera Cairkan TPP dan THR ASN, Bupati Hendrajoni: Amanat Presiden!
Perintahkan BPKAD segera Cairkan TPP dan THR ASN, Bupati Hendrajoni: Amanat Presiden!
Ditinjau Bupati Hendrajoni, Jalan Pasar Kambang-Koto Baru yang Rusak dan Terban akan Diperbaiki
Ditinjau Bupati Hendrajoni, Jalan Pasar Kambang-Koto Baru yang Rusak dan Terban akan Diperbaiki
Pemprov Salurkan 534 Kg Beras dan Kebutuhan Logistik untuk Korban Banjir di Palangai Gadang
Pemprov Salurkan 534 Kg Beras dan Kebutuhan Logistik untuk Korban Banjir di Palangai Gadang
Destinasi Wisata Pesisir Selatan Bersiap Sambut Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran 2025
Destinasi Wisata Pesisir Selatan Bersiap Sambut Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran 2025
Bupati Pessel Terpilih Hendrajoni Mengaku Tak Banyak Persiapan Jelang Retret di Lembah Tidar
Bupati Pessel Terpilih Hendrajoni Mengaku Tak Banyak Persiapan Jelang Retret di Lembah Tidar