Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Kota Padang menilai pengurusan izin di daerah itu cukup rumit dan menyulitkan masyarakat.
Padang, Padangkita.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Budi Syahrial, mengkritik pola pengurusan izin dan administrasi yang dinilai merumitkan dan cukup lama.
Hal tersebut disampaikan Budi usai dia melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Riau tentang pelayanan terpadu satu pintu dan pengurusan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Berbeda dengan pengurusan izin di Padang.
“Saya melihat, MPP Kota Pekanbaru sudah melayani semua pelayanan perizinan, mulai dari usaha termasuk pengurusan paspor di satu kantor MPP. Warga tidak lagi disulitkan mesti bolak-balik dari kantor ke kantor untuk mengurus perizinan. Warga cukup memasukkan permohonan seluruh tahapan diperoleh dengan komunikasi melalui surat elektronik ataupun pesan WhatsApp sampai keluarnya izin,” ujar Budi kepada Padangkita.com, Senin (15/3/2021).
Pria yang duduk sebagai legislator mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut melihat pencapaian terbaik yang dibuat oleh Kota Pekanbaru merupakan bentuk komitmen tegas dari wali kota-nya kepada seluruh dinas, terkait permasalahan perizinan agar tidak berbelit-belit dalam pelayanan.
“Kalau saya lihat wali kota-nya fokus menganggarkan dana untuk kepentingan pelayanan surat-surat keterangan dan lainnya, sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Wali Kota Padang harus belajar banyak dari sana,” ungkap Budi.
Budi mengatakan, MPP dirancang dengan tujuan melakukan perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik.
“Dengan menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, maka akan memberikan kemudahan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik,” ucapnya.
Menanggapi kritikan soal pengurusan izin di Padang itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, Pemko Padang tidak memiliki masalah dengan pelayanan publik terpadu satu pintu ataupun MPP.
Seperti di Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kata Hendri, semua pengajuan izin yang masuk selalu dipantau dan kontrol dalam satu pintu.
"Kami hanya berharap selama proses itu, kan kendala yang kami hadapi itu, seperti mereka kami kasih izin, ketika mereka mau mulai, di lahan tempat mereka kami kasih izin itu, mereka ada masalah dengan masyarakat, itu masalahnya, bukan masalah kami, itu harus dipilah-pilah, beda dengan daerah lain, seperti Pekanbaru, kalau selesai yah selesai. Kami tidak ada memperlambat atau memperumit izin,” ujar Hendri.
Hendri meminta, agar masyarakat mendukung iklim investasi, karena Pemko Padang membutuhkan hal itu. Dalam waktu dekat, jelas Hendri, pihaknya akan mengunjungi masyarakat secara bertahap, bagaimana mereka menerima para investor itu.
“Kalau izin tidak ada masalah, hanya saja di lokasi tempat mereka berusaha itu bermasalah dengan yang punya tanah,” ungkapnya.
Hendri tidak menampik bahwa saat ini di Kota Padang akan ada masuk beberapa investor untuk menanamkan modal dan menjalankan usahanya. Meskipun dia tidak menyebut jenis usaha dan izin seperti apa yang dimaksud.
“Rata-rata investor yang masuk itu umumnya bergerak di bidang Mash Production, perusahaan besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti Rajawali itu pengolahan sawit, jadi mereka butuh energi listrik yang stabil supaya tidak merusak listrik mereka,” papar Hendri.
Baca juga: Permudah Izin Usaha, Pemko Padang Panjang Sosialisasikan OSS Baru
“Kami tidak ingin, ketika mereka masuk, infrastruktur kami tidak siap, karena ada keluhan dari para investor yang sudah menanamkan modalnya seperti listrik ngadat, ternyata setelah kami cek di PLTU Teluk Sirih tidak ada masalah, kami tidak tahu juga masalahnya dimana antara investor dengan (PLN) itu,” imbuhnya. [zfk]
