Padang, Padangkita.com – Rangkaian panjang evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 akhirnya bermuara pada persetujuan resmi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara aklamasi menyetujui dokumen tersebut dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (6/4/2026).
Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi jajaran wakil ketua. Rapat yang berlangsung khidmat tersebut dinyatakan memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 27 dari total 45 anggota dewan.
Turut hadir dalam momen krusial ini Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi BUMN dan BUMD, serta tokoh masyarakat dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Persetujuan ini bukanlah sebuah proses instan. Juru Bicara Gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV DPRD Kota Padang, Iskandar, memaparkan bahwa jajaran legislatif telah melakukan evaluasi maraton selama hampir satu bulan penuh, terhitung sejak 10 Maret hingga 1 April 2026. Evaluasi komprehensif yang menindaklanjuti penyampaian nota pengantar Wali Kota pada 6 Maret 2026 lalu ini, mencakup berbagai tahapan krusial.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi rapat internal, kunjungan kerja, peninjauan lapangan di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat untuk komparasi program, hingga rapat kerja pembahasan mendalam bersama mitra kerja SKPD di masing-masing komisi. Proses ini diakhiri dengan finalisasi rapat gabungan antara pimpinan Pansus dan pimpinan DPRD di ruang Badan Anggaran (Banggar).
Dalam laporannya, Iskandar menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif yang sekadar menggugurkan kewajiban tahunan pemerintah daerah.
Menurutnya, LKPJ merupakan instrumen krusial untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini adalah bentuk nyata pertanggungjawaban politis dan legal kepala daerah kepada DPRD, yang menjadi dasar bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan tegak lurus sesuai koridor hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
CATATAN KRITIS DAN REKOMENDASI STRATEGIS FRAKSI
Dalam agenda penyampaian pendapat akhir, secara umum seluruh fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui LKPJ Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, persetujuan ini diiringi dengan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi panduan bagi perbaikan pelayanan publik di tahun mendatang. Catatan ini merupakan hasil saringan dari realita di lapangan yang disandingkan dengan capaian target kinerja pemerintah.
Sebagai representasi kontribusi konstruktif, Fraksi Partai NasDem merumuskan sebelas rekomendasi utama. Fraksi ini mendorong Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang benar-benar berbasis pada data mutakhir dan kebutuhan riil masyarakat. Mereka juga mendesak penerapan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten agar serapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan menjadi sorotan penting. Sektor unggulan daerah seperti UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif diminta untuk terus diperkuat. Legislatif juga menyoroti urgensi pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi.
Pada aspek pengawasan, legislatif meminta penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, khususnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis. Fraksi NasDem juga mendorong peningkatan proporsi belanja daerah yang mampu memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga.
Menanggapi persetujuan dan ragam rekomendasi tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya tim Pansus LKPJ yang telah membedah dokumen pertanggungjawaban tersebut secara multidimensi.
Fadly Amran secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Kota Padang sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai titik sempurna. Oleh karena itu, ia menyambut baik setiap masukan dari legislatif sebagai instrumen kalibrasi kinerja birokrasi.
Orang nomor satu di Kota Padang tersebut memastikan bahwa seluruh masukan, tanggapan, dan catatan strategis dari DPRD akan dijadikan bahan evaluasi resmi bagi Pemerintah Kota Padang. Menurutnya, LKPJ bukan sekadar laporan formalitas, melainkan alat ukur yang valid untuk perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.
Baca Juga: Maraton Dua Hari DPRD Kota Padang: Bedah Tuntas LKPJ Wali Kota 2025 untuk Pembangunan Berkelanjutan
Melalui penyerahan dokumen rekomendasi dari Pimpinan DPRD ini, Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi harmonis dengan unsur legislatif. Langkah kolaboratif ini diyakini akan memastikan setiap program kerja yang direncanakan dapat menyentuh langsung denyut nadi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan. [*/hdp]
