Padang, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menggelar rapat paripurna penyampaian secara resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Agenda strategis yang menjadi momen evaluasi tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang pada hari Senin (9/3/2026). Rapat ini menjadi ruang penting bagi legislatif dan eksekutif untuk menelaah progres pembangunan kota secara transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dengan didampingi oleh jajaran pimpinan lainnya yakni Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Turut hadir mendampingi pimpinan dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar, beserta segenap anggota dewan lintas fraksi yang antusias menyimak pemaparan dari pihak eksekutif Pemerintah Kota Padang.
Menyikapi penyerahan laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang memberikan sejumlah penekanan terkait fungsi pengawasan dewan. “Dari LKPJ tergambar capaian yang diraih Wali Kota selama masa kepemimpinan. Ini terkait kinerja,” ujar Muharlion saat memberikan keterangan resmi kepada awak media sesaat setelah rapat paripurna tersebut ditutup.
Lebih lanjut, politisi tersebut menjelaskan bahwa dokumen LKPJ tata kelola pemerintahan dari periode Januari hingga Desember 2025 yang telah diterima ini tidak akan berhenti pada forum paripurna semata. Selanjutnya, laporan tersebut akan dibahas secara mendalam dan komprehensif di tingkat komisi-komisi di DPRD. Hasil pembahasan dari setiap komisi ini nantinya akan bermuara pada lahirnya sejumlah rekomendasi strategis yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan roda pemerintahan pada tahun 2026.
“Spesifik untuk tahun 2026 ini, kami mendorong pencapaian program unggulan sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kami akan mengevaluasi sejauh mana capaian program unggulan atau Progul menuju RPJMD tersebut. Apa yang belum tercapai, itu yang akan kita kawal lagi,” kata Muharlion menegaskan komitmen pengawasan dari pihak legislatif.
Sementara itu, dari pihak eksekutif, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, hadir mewakili Wali Kota Padang untuk menyampaikan secara langsung Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2025 di hadapan para wakil rakyat. Dalam pidato resminya, Maigus Nasir menggarisbawahi esensi dari pelaporan ini sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas publik dan transparansi tata kelola pemerintahan dari kepala daerah kepada wakil masyarakat.
“Penyampaian LKPJ ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sekaligus sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran, khususnya dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta sumber daya daerah,” ujarnya saat membacakan nota pengantar di podium utama paripurna.
Lebih jauh dari itu, Maigus Nasir menjabarkan bahwa LKPJ yang disampaikan ini pada hakikatnya merupakan laporan komprehensif mengenai hasil dan capaian program serta kegiatan atas pemanfaatan keuangan daerah, sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Tentunya, hasil-hasil yang dicapai beserta ragam persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas pada tahun 2025 akan dievaluasi secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai masukan konstruktif bagi pelaksanaan tugas pada tahun-tahun yang akan datang.
“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Padang pada Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan,” ujarnya mengakui dinamika pembangunan kota yang terus berkembang.
Ia memaparkan bahwa permasalahan yang paling umum ditemui di lapangan berkaitan dengan ketidaksesuaian antara asumsi prioritas pembangunan daerah dengan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah, serta dinamika penyesuaian rencana program atau kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ke depan, eksekutif berharap permasalahan fundamental tersebut dapat diatasi bersama melalui perencanaan dan perhitungan fiskal yang lebih cermat, penguatan fungsi pengendalian program di setiap instansi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kuat pada kinerja riil dan didukung oleh pengawasan yang efektif. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Padang dapat berjalan maksimal.
Dalam kesempatan paripurna yang disiarkan ke berbagai kanal publik tersebut, Wakil Wali Kota Padang juga memaparkan secara rinci postur realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Dari sisi penerimaan, target pendapatan daerah Kota Padang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan daerah yang sah lainnya dipatok pada angka Rp2.875.054.471.583,59. Dari target tersebut, Pemerintah Kota Padang berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.850.542.198.443,07 atau menembus persentase pencapaian yang sangat tinggi di angka 99,15 persen.
Sementara itu, dari postur pengeluaran, belanja daerah Kota Padang awalnya ditargetkan sebesar Rp3.037.706.279.299,30. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi serapan belanja daerah menyentuh angka Rp2.818.290.949.526,79 atau sekitar 92,78 persen. Rincian serapan belanja yang cukup optimal tersebut meliputi belanja operasi yang terealisasi sebesar Rp2.372.901.119.077,54 atau 92,99 persen dari target awal Rp2.551.891.477.231,01.
Kemudian, untuk akselerasi pembangunan infrastruktur fisik, pos belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp465.877.483.256,29 berhasil diserap secara produktif sebesar Rp433.414.334.351,25 atau mencapai serapan 93,03 persen.
Adapun untuk pos belanja tidak terduga yang disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat, dari alokasi dana sebesar Rp19.937.318.812,00, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatatkan realisasi penggunaan sebesar Rp11.975.496.098,00 atau sekitar 60,07 persen.
Baca Juga: Pandangan Akhir Fraksi DPRD Kota Padang Terkait LKPj, Kinerja Pemko Disorot
“Harapannya penyampaian Nota LKPJ ini dapat menjadi bahan telaahan serta tanggapan berupa saran dan masukan, guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” tuturnya mengakhiri pembacaan laporan di hadapan para hadirin paripurna. [*/hdp]