Padang, Padangkita.com – Dua persoalan krusial yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kota Padang. Persoalan tersebut mencakup keluhan terkait pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, hingga masalah disharmonisasi kemitraan antara pengemudi transportasi daring (ojek online) dengan pihak aplikator Maxim.
Sorotan tajam ini mengemuka dalam dua agenda rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin (26/10/2026). Melalui rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Padang mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari solusi konkret agar hak-hak pasien tidak terabaikan dan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring dapat lebih terjamin.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Jajaran anggota Komisi IV yang hadir dalam forum penting tersebut antara lain Erianto Mahmuda, Dewi Susanti, Irwandi, Rustam Effendi, Hendrizal, dan Rusdi.
Pada sesi pembahasan layanan kesehatan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menyoroti keras berbagai keluhan warga. Keluhan utama bermuara pada pembatasan rujukan pasien dengan alasan kuota bulanan BPJS telah penuh, hingga dugaan pemulangan paksa pasien rawat inap sebelum kondisi medisnya benar-benar dinyatakan pulih atau layak pulang oleh dokter yang merawat.
Iskandar menegaskan bahwa standar pelayanan kesehatan harus mutlak mengutamakan keselamatan dan nyawa pasien, bukan sekadar terjebak pada persoalan administratif atau efisiensi pembiayaan.
“Layanan kesehatan kita masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, banyak warga Kota Padang yang berekonomi mapan memilih berobat ke luar negeri,” tegas Iskandar.
Pernyataan menohok tersebut menjadi pemacu bagi Dinas Kesehatan Kota Padang, RSUD dr. Rasyidin, BPJS Kesehatan Cabang Padang, para direktur rumah sakit se-Kota Padang, serta pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Padang yang hadir dalam rapat, untuk segera mengevaluasi mutu pelayanan mereka.
Iskandar meminta agar mekanisme rujukan segera dibenahi agar pasien tidak lagi disuruh menunggu hingga bulan berikutnya hanya karena persoalan kuota. Keputusan medis, terutama terkait pemulangan pasien, juga harus murni didasarkan pada pertimbangan medis dokter, bukan tekanan klaim pembiayaan.
Sebagai langkah solusi cepat, Komisi IV DPRD Kota Padang mendorong pembentukan pusat panggilan (call center) pengaduan terpadu. Layanan ini diharapkan menjadi saluran resmi bagi masyarakat yang mengalami penolakan atau diskriminasi layanan medis, sehingga DPRD dapat melakukan pengawasan dan penindakan yang lebih terarah.
Sementara itu, pada sesi kedua, perhatian dewan tertuju pada polemik kemitraan pengemudi aplikasi Maxim. Rapat ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, manajemen Maxim, serta perwakilan mitra pengemudi.
Dalam mediasi tersebut, perwakilan pengemudi mengajukan 10 poin tuntutan utama. Salah satu yang paling disorot adalah besaran potongan biaya aplikasi. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa para mitra pengemudi mendesak agar potongan aplikasi yang saat ini berada di angka 10 persen dapat diturunkan menjadi 8 persen khusus untuk wilayah operasional Kota Padang.
Selain itu, masalah transparansi keuangan juga dipertanyakan, termasuk hilangnya kompensasi stiker kendaraan sebesar Rp300.000 per bulan yang kini justru dibebankan kepada pengemudi. Pemotongan tidak jelas senilai Rp600 per transaksi yang diklaim sebagai pajak juga diminta untuk diusut tuntas agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem kemitraan ini.
Tidak hanya menuntut perbaikan tata kelola tarif, rapat ini juga mendesak pentingnya jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para mitra pengemudi. Keselamatan kerja para pengemudi di jalan raya harus menjadi tanggung jawab moral dan administratif pihak aplikator.
Di penghujung rapat, legalitas dan perizinan operasional aplikator transportasi daring di Kota Padang turut dievaluasi. Mengingat tingginya perputaran uang di sektor ini, DPRD menilai para aplikator wajib memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
Baca Juga: PAD Kota Padang Baru Capai 73 Persen, Komisi II DPRD Soroti Kinerja Dishub dan PUPR
Karena pihak aplikator lokal belum memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis, DPRD Kota Padang menjadwalkan pemanggilan lanjutan dalam waktu dua pekan ke depan. Komisi IV berkomitmen akan terus mengawal kedua isu besar ini hingga masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan yang layak dan para pengemudi ojek daring memperoleh hak-hak kemitraan yang adil. [*/hdp]
