Bukittinggi, Padangkita.com - Sejumlah fraksi DPRD Bukittinggi mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2019 yang mencapai Rp114 miliar dalam rapat paripurna Selasa (21/7/2020.
Agenda rapat paripurna kali ini adalah pemandangan umum fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bukittinggi 2019 dan Ranperda Transportasi Darat.
Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan menjelaskan, pada paripurna kali ini setiap fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umum terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dan Ranperda Transportasi Darat, yang sebelumnya dihantarkan Wali Kota.
“Kita melihat dari hantaran Wako sebelumnya, Silpa pada APBD 2019 mencapai Rp114 miliar lebih. Ini angka yang cukup tinggi. Sehingga masing-masing fraksi mempertanyakan hal tersebut agar dijawab oleh Wali Kota,” kata Herman.
Sejumlah fraksi juga mempertanyakan kendala dan penyebab tidak tercapainya realisasi target belanja daerah pada belanja barang dan jasa. Fraksi di DPRD juga mempertanyakan capaian serapan anggaran yang hanya mencapai 80,46 persen atau anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp173 miliar lebih.
Seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem- PKB yang menyayangkan ketika Musrenbang di kelurahan dan kecamatan pemerintah memberikan batasan ketat, termasuk anggaran Pokok Fikiran (Pokir) DPRD. Bahkan program prioritas OPD juga dibatasi.
Baca juga: Demi Kenyamanan Wisatawan, Semua Pelaku Wisata di Bukittinggi Tes Swab
“Kami dari Nasdem-PKB mohon penjelasan terkait anggaran yang tidak terserap hingga Rp 100 miliar. Kenapa hal ini bisa terjadi berulang-ulang setiap tahun,” ungkap Asril, juru bicara Fraksi Nasdem-PKB.
Sementara Ranperda Transportasi Daerah, diparesiasi oleh sejumlah fraksi. Ranperda itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pertumbuhan transportasi.
Dijadwalkan, pertanyaan dari pemandangan umum fraksi di DPRD itu akan dijawab oleh Wali Kota Bukittinggi pada paripurna selanjutnya, Rabu (22/7/2020) besok. [agg/pkt]
