Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akan membahas ulang kelayakan rencana interpelasi Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah pasca-disalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
"Dibicarakan dulu dengan kawan-kawan yang telah menandatangani," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, saat ditemui Padangkita.com di Sekretariat Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Rabu (19/8/2020) sore.
Dia mengatakan, hingga hari ini, ada 21 anggota dewan yang telah menandatangani sebagai inisiator pengajuan hak interpelasi. Mereka berasal dari empat fraksi di DPRD Kota Padang, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Dengan dibagikannya BLT tahap dua oleh Pemerintah Kota Padang, apa sikap DPRD? Ini yang akan kita bahas," jelasnya. Setelah dibicarakan lebih lanjut, kata dia, maka akan diketahui apakah interpelasi itu layak dilanjutkan atau tidak.
Sebelumnya diberitakan DPRD Kota Padang berencana mengajukan interpelasi kepada Wali Kota Mahyeldi soal BLT tahap II. Tujuan awalnya, kata Mastilizal, untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota (Pemko) Padang soal belum dikucurkannya bantuan tersebut.
Baca juga: Sempat Bakal Diinterpelasi, Pemko Padang Salurkan BLT Tahap II ke 62.127 KK
Namun, sebelum interpelasi itu diajukan, Pemko Padang ternyata membayarkan BLT tahap II. “Sejak kemarin, sudah diantar orang bank ke kelurahan. Kalau bisa dibagikan hari ini, ya hari ini,” ujar Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul kepada Padangkita.com via telepon, pagi tadi.
Ada 62.127 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan. Penyaluran BLT dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. Setiap masyarakat dapat bantuan sebesar Rp600.000.
Pemko Padang sudah membagikan BLT tahap I pada April lalu kepada 74 ribuan KK. Data penerima BLT tahap II ini diverifikasi dari data penerima BLT tahap I tersebut. [fru/pkt]
